“Satu pertanyaan besar “mana yang harus lebih dulu diisi kepala atau perut?” DPR menilai keduanya bisa jalan bareng, sementara para pemohon mengingatkan jangan sampai dapur negara terlalu sibuk, kelas keburu kosong.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini ikut angkat suara soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tidak dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi Yahya, program isi piring ini jangan diperlakukan seperti menu musiman ia menilai MBG justru perlu “dikunci” lewat undang-undang.
Yahya menegaskan, desain dan ketukan palu APBN adalah wilayah kerja DPR bersama Presiden yang kemudian disahkan dalam bentuk undang-undang. Karena itu, urusan naik-turun hingga geser-geser anggaran kementerian dan lembaga, menurutnya, sah menjadi kewenangan dua lembaga tersebut.
“Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk MBG itu merupakan prioritas program Presiden yang sudah mendapat persetujuan DPR,” ujar Yahya kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Ia pun berharap MK tidak mengabulkan permohonan gugatan tersebut. Alasannya sederhana tapi fundamental: MBG dianggap berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang sehat fondasi dasar sebelum bicara prestasi dan kecerdasan.
“Saya berharap MK menolak gugatan itu. Keberlanjutan MBG sangat penting untuk membentuk generasi masa depan yang sehat dan cerdas,” katanya.
Lebih jauh, Yahya mengusulkan agar MBG tak lagi bergantung pada selera politik lima tahunan. Menurutnya, program ini layak naik kelas menjadi kebijakan yang diikat undang-undang, sehingga tidak ikut ganti menu setiap kali dapur kekuasaan berganti koki.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
