Ia menyebut akan mulai berkeliling menemui para pemangku kepentingan dalam waktu dekat.
“Minggu depan kemungkinan sudah mulai pembahasan langsung,” katanya.
Baca Juga : Cek Wisata di Awal Tahun, Bupati Garut Pastikan Mawar Mekar, Janji Pariwisata Ikut Harum
Di balik wacana ini, tersimpan catatan panjang penyertaan modal Pemprov Jabar ke PT BIJB. Sejak 2014 hingga akhir 2025, total dana yang digelontorkan mencapai Rp1,72 triliun, menjadikan Pemprov sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen.
Investasi itu dilakukan bertahap. Mulai dari Rp37,5 miliar pada 2014, melonjak menjadi Rp300 miliar pada 2015, lalu Rp200 miliar di 2016, dan Rp258,5 miliar di 2017.
Beban terbesar terjadi pada 2018, saat Pemprov menyerahkan lahan seluas hampir 295 hektare dengan nilai Rp725,55 miliar sebagai inbreng modal.
Setelah itu, aliran dana belum berhenti. Tambahan modal kembali dikucurkan pada 2020, 2021, 2024, dan 2025. Bahkan pada 2026, APBD kembali disiapkan Rp100 miliar untuk menopang operasional bandara tersebut.
Besarnya dana publik yang masuk ke BIJB tidak sebanding dengan kinerja finansialnya. Hingga kini, Kertajati belum mampu berdiri sendiri tanpa sokongan APBD. Pendapatan operasional belum cukup menutup biaya rutin, membuat kas daerah terus berperan sebagai “penopang hidup”.
Kondisi ini menjadi alasan utama munculnya ide tukar guling aset. Pemerintah daerah dinilai mulai mencari jalan keluar dari proyek mahal yang belum juga berbuah manis.
Wacana pengalihan Kertajati ke pemerintah pusat dan TNI AU dipandang sebagai langkah penyelamatan fiskal. Namun, di sisi lain, muncul pula tafsir bahwa langkah ini merupakan bentuk pengakuan tak langsung atas belum optimalnya pengelolaan bandara tersebut.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
