“Kalau dugaan kami benar, maka kejadian ini aneh bin ajaib. Jadi dari 15 kompetensi managerial, diantaranya dalam pelayanan publik, Kepala Dinas Pendidikan kami anggap masih buruk. Apalagi managerial yang lainnya. Semua bisa membaca dalam lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2023,” tandas Ridwan.
Untuk itu, GLMPK secara serius akan melayangkan surat secara resmi terkait adanya pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan pimpinan setingkat kepala dinas. Ridwan berharap, jangan sampai pengisian jabatan sebagaimana beredar isu ada dugaan cawe-cawe oknum tertentu agar jagoannya menjadi Kepala Dinas.
“Sekarang ini banyak isu beredar di kalangan masyarakat, bahwa penganggakatan pejabat eselon II diduga ditunggangi cawe-cawe sejumlah pihak. Cawe-cawe ini mempengaruhi kualitas dari pejabat yang kini dipercaya Pemkab Garut untuk memimpin suatu instansi, salah satunya kualitas dalam memberikan pelayanan publik.
“Bupati Garut dan Baperjakat Kabupaten Garut harus juga memahami pelayanan publik yang baik dan benar, sehingga pejabat yang terpilih memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Salah satu penilaian sebagaimana dimaksud dalam perbup No. 62 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
