[Locusonline.co] Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti angka perceraian yang masih tinggi di kota tersebut sebagai ancaman terhadap ketahanan sosial. Dalam Apel Mulai Bekerja, Senin (9/2), Farhan mengutip data Kementerian Agama yang menyebutkan 7.119 kasus perceraian tercatat di Kota Bandung sepanjang tahun 2025.
Meskipun angkanya turun sekitar 100 kasus dari tahun sebelumnya, Farhan menegaskan bahwa jumlah tersebut masih sangat mengkhawatirkan. “Angka 7.119 kasus perceraian di tahun 2025… masih menunjukkan angka yang tinggi,” ujarnya.
Ketahanan Keluarga: Fondasi yang Retak di Tengah Dinamika Sosial
Farhan menempatkan keluarga sebagai unit dasar yang menentukan kesehatan sosial sebuah kota. Tingginya angka perceraian, menurutnya, bukan hanya persoalan statistik, tetapi gejala retaknya fondasi sosial yang dapat berdampak luas pada masalah lain, seperti kesejahteraan anak, kemiskinan, dan ketidakstabilan komunitas.
“Saya tidak bisa menyangkal bahwa dalam mengelola rumah tangga kita selalu ada tantangan,” akunya. Namun, ia menekankan bahwa tantangan itu harus dihadapi dengan komitmen dan komunikasi, bukan dengan putus hubungan. “Pelajarilah karakteristik setiap keluarga… selesaikan semua masalah,” ajaknya, seraya berharap angka perceraian pada 2026 bisa turun.
Integritas Sebagai Kunci: Dari Ruang Pribadi hingga Pelayanan Publik
Poin paling menarik dari pernyataan Farhan adalah keterkaitan yang ia buat antara integritas dalam kehidupan keluarga dan integritas dalam pelayanan publik. Ia menekankan kata “integritas” hingga tiga kali dalam satu kalimat.
“Satu, integritas. Saya ulang ya, integritas. Sekali lagi, ini integritas. Jaga, karena jabatan adalah amanah,” tegasnya dengan nada serius.
Pernyataan ini memiliki dua lapisan makna:
- Lapisan Personal: Integritas dalam berumah tangga—berupa kesetiaan, kejujuran, dan pemenuhan komitmen—adalah fondasi untuk membangun keluarga yang kuat.
- Lapisan Publik: Integritas yang sama harus diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas. Seorang pejabat yang tidak dapat menjaga komitmen dan kepercayaan dalam keluarganya sendiri, secara implisit dipertanyakan kemampuannya menjaga amanah publik.
Dengan menghubungkan kedua hal ini, Farhan mengangkat isu perceraian dari ranah privat murni menjadi isu tata kelola dan kepemimpinan sosial yang lebih luas.
Membaca Angka Perceraian di Balik Pertumbuhan Ekonomi
Sorotan Farhan tentang perceraian muncul bersamaan dengan pengumumannya tentang pertumbuhan ekonomi Bandung yang mencapai 5,3%. Kontras ini mengungkap sebuah paradoks pembangunan urban: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan ketahanan sosial.
Faktanya, tekanan ekonomi, gaya hidup urban yang individualistik, dan kesenjangan (yang juga diakui Farhan sedang meningkat) sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga. Dengan demikian, upaya menekan angka perceraian harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang holistik, tidak terpisah dari upaya mengatasi kesenjangan dan tekanan hidup warga.
Komitmen Pemkot: Dari Edukasi Pranikah hingga Pembinaan Berkelanjutan
Farhan menyatakan komitmen Pemkot Bandung untuk mendorong program yang lebih proaktif, seperti:
- Edukasi dan Bimbingan Pranikah yang lebih substantif, tidak hanya administratif.
- Program Pembinaan Keluarga berkelanjutan yang dapat diakses masyarakat.
- Penguatan Lembaga Mediasi dan Konseling keluarga yang terjangkau.
Langkah-langkah ini penting untuk bergerak dari sekadar menyoroti masalah ke memberikan solusi dan dukungan sistemik bagi pasangan yang menghadapi kesulitan.
Keluarga Sebagai Cermin Kota
Dengan menyoroti isu perceraian, Farhan mengirimkan pesan yang dalam: ketahanan sebuah kota dimulai dari ketahanan setiap unit keluarganya. Kota tidak dapat disebut makmur hanya berdasarkan angka PDRB jika ribuan keluarganya berantakan.
Seruan untuk integritas—baik di rumah maupun di kantor—adalah upaya untuk membangun modal sosial dan moral yang menjadi perekat masyarakat di tengah perubahan yang cepat. Tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan komitmen moral ini menjadi kebijakan dan program yang efektif, serta mengubah norma sosial yang mungkin mulai menganggap perceraian sebagai solusi cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya yang luas. (**)
