“Demam padel boleh saja melonjak. Tetapi izin tetap jadi penentu akhir apa mau rally panjang, atau game over lebih cepat.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Euforia padel di Jakarta sedang naik daun. Lapangan tumbuh lebih cepat dari antrean kopi kekinian. Namun di balik tren olahraga yang kian populer itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan satu soal klasik: izin bangunan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan lapangan padel yang tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus siap menghadapi tindakan tegas, termasuk pembongkaran.
Data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta (Citata) menunjukkan, hingga 23 Februari 2026 tercatat 397 lapangan padel berdiri di Ibu Kota. Dari jumlah tersebut, 212 sudah memiliki PBG, sementara 185 lainnya belum melengkapi izin.
Kepala Dinas Citata, Vera Revina Sari, menyebut perkembangan lapangan padel berlangsung sangat cepat. Namun percepatan pembangunan itu belum sepenuhnya diiringi kepatuhan administrasi.
Baca Juga : Rem Mendadak untuk Pelajar: Dedi Mulyadi Parkirkan Motor di Rumah!
Pemprov DKI kini melakukan pendataan dan penelusuran perizinan terhadap seluruh lapangan padel yang beroperasi. Fokusnya jelas: memastikan setiap bangunan memenuhi ketentuan tata ruang dan regulasi bangunan gedung.
Pramono menegaskan, lapangan yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi bertahap. Mulai dari penghentian kegiatan operasional, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.
Artinya, ini bukan sekadar teguran lisan. Pemerintah daerah ingin memastikan tren olahraga tidak berjalan di luar koridor hukum.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
