[Locusonline.co] BANDUNG – Program Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Selasa (24/2/2026), berubah menjadi ajang “bedah masalah” kota. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tidak hanya berbicara soal kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi justru menemukan sederet persoalan krusial yang menggerogoti kualitas hidup warga: dari peredaran minuman keras (minol) dan obat keras, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga sanitasi yang masih memprihatinkan.
Maleer sendiri adalah kawasan yang pernah merasakan program normalisasi sungai melalui Citarum Harum sekitar lima tahun lalu. Kini, tantangannya bergeser. “Setelah normalisasi, yang paling penting itu pemberdayaan masyarakatnya. Jangan sampai infrastrukturnya sudah bagus, tapi persoalan sosialnya tertinggal,” tegas Farhan.
Minol dan Obat Keras Mengancam Ketahanan Sosial
Salah satu temuan paling menonjol adalah kekhawatiran warga terhadap maraknya peredaran minuman beralkohol dan obat keras di kawasan Binong dan Maleer. Aktivitas ini dinilai cukup ramai dan berpotensi besar menimbulkan dampak sosial, mulai dari gangguan ketertiban hingga keretakan ketahanan keluarga.
Pemerintah Kota Bandung berjanji akan bergerak. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin usaha dan legalitas barang yang dijual. Satpol PP akan dikerahkan untuk melakukan penertiban, baik melalui jalur hukum (yustisi) maupun non-yustisi jika ditemukan pelanggaran peraturan daerah.
“Dicek izinnya ada atau tidak. Barangnya legal atau ilegal. Kalau punya izin pun, apakah hanya menjual atau memperbolehkan minum di tempat? Itu izinnya berbeda,” jelas Farhan, menegaskan bahwa aturan main harus jelas dan ditegakkan.
Gaslah: 70-80 Kg Sampah per Hari, Tapi Ujian Terbesar di Ramadan
Di sektor lingkungan, Maleer sebenarnya punya cerita positif. Program Gaslah (petugas pengolah sampah kewilayahan) mulai menunjukkan hasil. Setiap petugas dilaporkan mampu mengolah 70 hingga 80 kilogram sampah per hari.
Namun, Farhan belum mau terburu-buru menyimpulkan program ini sukses 100 persen. Pasalnya, para petugas baru bekerja efektif sejak 1 Februari 2026. “Saya beri waktu sampai akhir Maret. Ujian terbesarnya akhir Ramadan. Timbulan sampah pasti naik, sementara petugas bisa saja mudik,” katanya dengan nada realistis.
Pemerintah kota secara bertahap menargetkan pengurangan sampah sekitar 40 ton per hari dari kontribusi Gaslah. Sementara itu, teknologi pengolahan lain seperti RDF (Refuse Derived Fuel) masih dalam tahap perbaikan akibat kendala teknis konstruksi.
Sayangnya, tidak semua RW di Maleer memiliki fasilitas pengolahan sampah organik. RW 7, misalnya, memiliki lahan namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemkot berencana mengubah lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) publik.
Sanitasi: 27 Persen Rumah Belum Miliki Septic Tank Layak
Persoalan paling mendasar dan tersembunyi adalah sanitasi. Data Pemkot Bandung mencatat sekitar 27 persen rumah di kota ini belum memiliki septic tank yang layak. Angka ini dinilai cukup besar dan berpotensi lebih tinggi jika dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Pemerintah sebenarnya telah membangun septic tank komunal dan biotank. Namun, kendala klasik muncul: biaya sambungan pipa dari rumah warga ke fasilitas tersebut masih harus ditanggung secara mandiri, dengan nominal mencapai Rp5 juta per rumah.
Farhan mengakui skema ini masih memberatkan warga, terutama yang kurang mampu. Karena itu, Pemkot menargetkan pada tahun 2027 dapat merancang teknologi sanitasi yang lebih murah dan tepat guna.
“Jangan sampai persoalan sanitasi ini dibiarkan dan akhirnya jadi masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya, mengingatkan bahwa kesehatan lingkungan adalah fondasi dari kualitas hidup masyarakat.
Kesimpulan: Maleer Jadi Cermin Masalah Kota
Kunjungan Siskamling Siaga Bencana di Maleer menjadi cermin bagi kompleksitas masalah perkotaan. Bukan hanya soal sungai meluap atau tanah longsor, tetapi juga peredaran minuman ilegal yang menggerogoti moral, gunungan sampah yang tak terkelola, dan limbah tinja yang mencemari lingkungan.
Pemerintah Kota Bandung kini memiliki peta jalan yang lebih jelas: menertibkan peredaran minol, mengawal program Gaslah hingga benar-benar matang, dan mencari solusi sanitasi yang tidak membebani warga. Bagi warga Maleer, mereka tak hanya ingin lingkungannya aman dari bencana, tetapi juga layak huni dari segala aspek. (**)
