[Locusonline,co] BANDUNG – Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Kota Bandung memiliki peta masalah yang akurat. Setelah melakukan sensus kewilayahan selama setahun penuh, hasilnya kini resmi dirilis dan menjadi fondasi baru bagi perencanaan pembangunan Kota Bandung ke depan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari 1.597 RW dan hampir 10 ribu RT di seluruh Kota Bandung. Seluruh data tersebut telah melalui proses validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data ini menjadi pijakan penting bagi arah pembangunan ke depan,” ujar Farhan di Aula Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).
Namun, di balik keberhasilan pengumpulan data tersebut, terungkap sejumlah tantangan serius yang tidak bisa lagi diabaikan.
Fakta Mencengangkan: 1 dari 4 Rumah di Bandung Bermasalah Sanitasi
Hasil sensus menunjukkan bahwa sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung masih memiliki sanitasi yang tidak layak. Dari total hampir 800.000 rumah, hampir 200.000 unit di antaranya masih bermasalah dengan sistem pembuangan air limbah dan akses ke jamban sehat.
Kondisi ini bukan sekadar soal kenyamanan. Dampaknya langsung terasa pada sektor kesehatan. Farhan menjelaskan bahwa sanitasi buruk berkorelasi langsung dengan tingginya kasus diare dan stunting di Kota Bandung. Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.
“Sanitasi yang tidak layak adalah akar dari banyak masalah kesehatan masyarakat. Ini bukan masalah sepele,” tegasnya.
Empat Kelompok Prioritas dalam RPJMD
Menanggapi temuan tersebut, Pemkot Bandung telah menetapkan empat kelompok prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang, yaitu:
- Perempuan
- Anak-anak
- Lansia
- Penyandang disabilitas
Farhan meyakini bahwa pendekatan pembangunan tidak boleh hanya bersifat teknokratis dan berorientasi pada angka. Diperlukan empati sebagai landasan utama. Dan di sinilah peran Tim Penggerak PKK menjadi sangat krusial.
“Program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada angka dan bantuan semata, tetapi harus benar-benar bermakna bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial seperti beras dan uang tunai harus dimaknai lebih dari sekadar nominal. Bantuan tersebut adalah bentuk kepedulian dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.
PKK: Dari Pilihan Menjadi Kebutuhan
Farhan mengakui bahwa secara kebijakan, keberadaan PKK bersifat pilihan (tidak wajib). Namun dalam praktiknya, ia menilai PKK telah menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya memperjuangkan dukungan operasional bagi para kader PKK. Meskipun secara filosofis mereka adalah relawan, Farhan menilai dukungan tetap diperlukan agar peran mereka dapat berjalan optimal.
Edukasi Sampah: Kolaborasi dengan PKK Jadi Kunci
Selain sanitasi, Farhan juga menyoroti masalah klasik Kota Bandung: pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik infrastruktur tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan masih kotor, maka tetap akan terlihat kumuh,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong PKK agar aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama pemilahan dari sumbernya di tingkat rumah tangga. Mengingat keterbatasan jumlah petugas kebersihan di tingkat RW, edukasi massal tidak mungkin dilakukan secara maksimal tanpa dukungan kader PKK.
“Kolaborasi dengan PKK menjadi kunci agar kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meningkat,” tutup Farhan. (**)
