Lebih lanjut, ia mengingatkan dampak persepsi tersebut terhadap hubungan Indonesia dengan Palestina. Posisi yang dianggap tidak netral dinilai berpotensi memengaruhi pandangan publik Palestina terhadap komitmen Indonesia selama ini.
Hasanuddin berpandangan, Indonesia berisiko terseret dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Ia menilai, keterlibatan dalam konfigurasi keamanan yang sensitif dapat membawa konsekuensi strategis yang tidak menguntungkan.
Selain aspek diplomatik, ia juga menyoroti potensi mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP. Menurutnya, langkah tersebut berpeluang menghadapi penolakan, terlebih setelah muncul pernyataan dari pihak Hamas yang menolak keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Dari sisi fiskal, Hasanuddin menilai partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam misi tersebut berpotensi menambah tekanan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tengah menghadapi tantangan, sementara dampak invasi AS-Israel ke Iran telah memicu ketidakpastian ekonomi global.
Dalam situasi tersebut, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam mengambil keputusan strategis, termasuk terkait alokasi anggaran dan posisi diplomatik. Baginya, menjaga konsistensi prinsip bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan luar negeri yang menentukan arah Indonesia di tengah turbulensi geopolitik.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
