“Jika diabaikan, secara de jure keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Kami meyakini Bupati memahami legal liability atau pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat pengabaian permohonan ini,” tambahnya.
Langkah Litigasi ke Pengadilan
Guna memperkuat kepastian hukum, GLMPK telah menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan permohonan penetapan berdasarkan Asas Fiktif Positif ke pengadilan. Hal ini dikonfirmasi oleh Asep Muhidin, S.H., M.H., selaku penasihat hukum GLMPK.
Asep memaparkan bahwa konsep Fiktif Positif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Konsep ini menekankan bahwa keterlambatan birokrasi dalam merespon hak warga negara tidak dapat ditoleransi.
“Kami sedang dalam tahap finalisasi penyusunan draf permohonan. Rencananya, hari Senin mendatang akan kami daftarkan ke Pengadilan. Perlu dipahami secara akademis, inaction atau diamnya pejabat dalam menjalankan kewajiban hukum memiliki derajat negativitas yang sama dengan keputusan yang dikeluarkan secara arbitrer atau serampangan,” tegas Asep.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap diskresi atau keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Garut harus berlandaskan pada Norma Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bukan sekadar berdasarkan preferensi politis atau subjektivitas pejabat semata. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Garut maupun BKD belum memberikan keterangan resmi terkait rencana gugatan dan tudingan pengabaian administrasi tersebut. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
