Proyek BRT Bandung, DPRD Jabar Minta Kompensasi untuk Warga Terdampak: Jangan Sampai Ada Resistensi!

[Locusonline.co] Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyoroti pentingnya komunikasi dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar program transportasi masal ini dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan resistensi dari warga.

Tedy mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung harus bersinergi dan berani memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang wilayahnya terkena dampak pembangunan.

“Pemerintah Kota Bandung harus berani, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ketika ada masyarakat yang terdampak, diberikan kompensasi,” ujar Tedy di Bandung, Minggu (29/3/2026).

Komunikasi Intensif Kunci Keberhasilan

Tedy menekankan bahwa selain kompensasi, komunikasi yang intensif dengan masyarakat menjadi faktor penentu utama keberhasilan proyek BRT. Tanpa sosialisasi yang memadai, risiko kesalahpahaman dan penolakan dari warga sangat besar.

“Pemerintah harus turun ke lapangan, menjelaskan manfaat jangka panjang dari proyek ini. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan tanpa memahami bahwa ini adalah solusi untuk kemacetan yang selama ini mereka keluhkan,” ujarnya.

BRT: Solusi Jangka Panjang Atasi Macetnya Bandung

Tedy menegaskan bahwa proyek BRT bukan sekadar proyek transportasi biasa. Dalam grand design penanganan kemacetan di Kota Bandung, BRT diposisikan sebagai salah satu solusi utama untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin parah.

“Secara grand design, BRT ini menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan di Kota Bandung. Ini bukan proyek dadakan, tapi bagian dari rencana besar untuk memberikan layanan transportasi publik yang lebih baik,” katanya.