LOCUSONLINE, JAKARTA – Putusan bebas terhadap videografer Amsal Sitepu rupanya belum menjadi titik akhir cerita. Alih-alih menutup perkara, episode baru justru dimulai lengkap dengan tudingan, dugaan “perlawanan”, hingga aroma konflik antar aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pihaknya mendeteksi adanya reaksi balik dari oknum aparat usai putusan tersebut dijatuhkan. Reaksi itu, menurutnya, muncul dalam bentuk aksi demonstrasi yang terjadi di Sumatera Utara.
“Ini yang agak menjadi fenomena. Kami melihat adanya perlawanan, mungkin saja dari aparat penegak hukum kotor,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya tengah menelusuri apakah aksi tersebut berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Karo atau tidak. Meski belum memastikan, DPR mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Dalam narasi yang berkembang, keputusan pembebasan Amsal bukan sekadar soal hukum, melainkan juga memicu gesekan di luar ruang sidang. Habiburokhman bahkan menyebut adanya “narasi sesat” yang diduga dibangun untuk mempersoalkan proses penangguhan penahanan.
Menurutnya, ketika majelis hakim mengabulkan penangguhan, maka keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan bukan hasil intervensi pihak lain.
“Seharusnya ketika dikabulkan, Amsal tidak kembali ke lapas. Tetapi kami harus menunggu jaksa untuk menandatangani berkas, dan kemudian muncul propaganda seolah-olah kami menyalahi prosedur,” ujarnya.
Dalam situasi ini terasa jelas dimana hukum yang seharusnya lugas, justru berubah menjadi arena tafsir bahkan sebelum tinta putusan benar-benar kering.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
