Berbanding terbalik, kasus dugaan korupsi pembangunan jogging track di kawasan SOR R.A.A Adiwidjaya, Garut, justru menghadirkan cerita yang lebih “lunak”.
Dalam proyek bernilai sekitar Rp1,3 miliar tersebut, ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp313 juta berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHA). Secara teknis, ini bukan sekadar selisih angka, melainkan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Namun alih-alih berujung proses pidana, penyelesaian kasus ini cukup dengan pengembalian kerugian ke kas daerah yang bahkan dilakukan melewati batas waktu 60 hari yang ditentukan.
Dengan kata lain, dalam logika yang terasa ironis, kekurangan volume fisik proyek bisa “ditebus”, sementara nilai kreativitas justru sempat “ditiadakan”.
Kontras Penanganan: Hukum Tajam ke Ide, Tumpul ke Beton?
Dua kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penegakan hukum.
Di Karo, pekerjaan yang diakui selesai, dibayar sesuai kontrak, tanpa temuan inspektorat, tetap berujung proses pidana.
Sementara di Garut, pekerjaan yang terbukti tidak sesuai spesifikasi dan menimbulkan kerugian negara, cukup diselesaikan secara administratif.
Dalam perspektif publik, kondisi ini bisa memunculkan kesan bahwa penegakan hukum masih bergulat antara pendekatan formalistik dan substansi keadilan.
Jika hukum adalah panggung keadilan, maka dua kasus ini seperti menampilkan dua naskah berbeda di satu teater yang sama.
Yang satu, ide kreatif diuji hingga nyaris dianggap tak bernilai.
Yang lain, beton yang “kurang isi” masih diberi kesempatan untuk menebus diri.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
