Namun, seperti banyak surat lain di negeri ini, ia mengaku tidak pernah menerima balasan.
“Tidak ada respons, mungkin tidak sampai,” katanya, sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tapi cukup menggambarkan jarak antara harapan dan kenyataan.
Yang membuat cerita ini semakin menarik (atau justru mengkhawatirkan), Vicky mengaku saat itu tengah menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak penting di Kabupaten Minahasa.
Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan tas ramah lingkungan yang sudah ia selidiki sejak 2021.
Publik pun mulai menyusun narasi sendiri: apakah ini sekadar kebetulan administratif, atau bagian dari pola lama, ketika penyidik dipindah, perkara ikut melambat?
Hingga berita ini ditulis, pihak Polda Sulawesi Utara belum memberikan penjelasan resmi terkait viralnya video tersebut.
Keheningan ini, tentu saja, tidak membantu meredam spekulasi. Justru sebaliknya, semakin mempertebal dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mutasi rutin.
Di media sosial, respons publik mengalir deras. Sebagian memberikan dukungan moral, bahkan doa agar Vicky mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar institusi.
Namun ada juga yang membaca lebih dalam bahwa keputusan mundur ini bukan sekadar soal karier, melainkan soal keselamatan.
“Beliau mundur demi melindungi keluarga,” tulis salah satu warganet.
Sebuah asumsi yang, benar atau tidak, mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem yang sedang diuji.
Kasus ini kembali menegaskan ironi yang sulit diabaikan: ketika menangani perkara besar, yang berpindah bukan hanya berkas tapi juga orangnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
