Fokus utama, kata dia, adalah menyelesaikan titik-titik jalan rusak secara bertahap, bukan membagi anggaran tipis ke semua desa tanpa hasil signifikan.
“Bukan dikurangi, tapi cara pakainya yang diubah. Kita bereskan yang rusak dulu,” ujarnya.
Garut pun masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Namun, Dedi juga menyelipkan pernyataan yang terasa seperti ultimatum halus. Jika kebijakannya dianggap tidak tepat oleh pihak tertentu, anggaran itu bisa saja dialihkan ke daerah lain yang dinilai lebih membutuhkan.
“Kalau keberatan, bisa kita geser ke kabupaten lain. Yang butuh jalan masih banyak,” katanya.
Polemik ini bukan sekadar soal angka, melainkan cermin klasik tata kelola anggaran: antara klaim distribusi dan realitas di lapangan. Di satu sisi, dana disebut mengalir deras. Di sisi lain, warga masih berjalan di atas jalan yang tak kunjung mulus.
Publik kini menunggu, apakah perdebatan ini akan berujung pada perbaikan nyata atau sekadar menjadi episode lain dari dialog panjang tanpa ujung antara angka dan aspal berlubang.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
