Ara kemudian mengungkap fakta yang cukup menohok: banyak lahan milik negara, termasuk milik PT KAI, dari Senen hingga Tanah Abang, bahkan di kota lain seperti Bandung dan Medan, dikuasai pihak lain.
“Kita negara hukum. Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa negara terkadang baru “hadir” setelah lahannya lama ditinggalkan atau lebih tepatnya, setelah lahan itu sudah lebih dulu dimanfaatkan pihak lain.
Di tengah tarik-menarik klaim lahan, pembangunan tetap berjalan. Pemerintah mulai membangun rusun di kawasan Kramat, Senen, dengan tahap awal sebanyak 324 unit.
Targetnya ambisius: rampung pada 15 Juni 2026.
Tak hanya itu, PT KAI juga menyiapkan tambahan sekitar 500 unit rumah, sehingga total hunian yang direncanakan mencapai 824 unit.
Namun, seperti biasa, pembangunan fisik berjalan berdampingan dengan “pekerjaan rumah” lain, regulasi kepemilikan, skema sewa, hingga validasi penerima manfaat yang kini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Di satu sisi, program ini membawa harapan baru bagi warga bantaran rel yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Di sisi lain, proyek ini membuka fakta lama yang tak kunjung selesai: tanah negara yang sering “menghilang” sebelum akhirnya “ditemukan kembali”.
Pemerintah pun kini dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus, membangun rumah dan membangun kembali otoritas atas lahannya sendiri.
Seperti kata Ara, “mengurus negara harus punya nyali”. Pertanyaannya, apakah nyali itu cukup kuat menghadapi realitas lapangan yang sudah bertahun-tahun terbentuk?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
