[Locusonline.co] Jakarta – Kasus nahas yang menimpa seorang ayah bernama Dadang (58) di Purwakarta, Jawa Barat, yang tewas dikeroyok oleh sekelompok preman mabuk di tengah hajatan pernikahan anaknya, telah memantik kemarahan publik sekaligus kekhawatiran serius di tingkat legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, dengan lantang mendesak aparat kepolisian untuk bergerak massal memberantas aksi premanisme yang kian meresahkan.
“Premanisme, baik di kota maupun di desa, harus ditindak tegas dan konsisten. Jika dibiarkan, praktik ini akan segera menjadi pola pemerasan sistematis yang merusak tatanan sosial kita,” tegas Hasbiallah di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, tragedi hilangnya nyawa Dadang bukan sekadar berita kriminal biasa, melainkan sebuah alarm keras yang menandakan bahwa biang kerok keresahan masyarakat sudah dalam tahap akut.
“Ini adalah momentum untuk membersihkan Indonesia dari aksi premanisme dalam berbagai bentuknya. Bukan hanya soal pungli, tapi ancaman fisik dan nyawa,” ujarnya.
Bukan Sekadar Pungli, Ini Teror Keseharian
Hasbiallah membeberkan bahwa saat ini warga tidak bisa lepas dari jeratan premanisme dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari parkir liar (parkir) yang seenaknya mematok harga di minimarket, kemunculan “Pak Ogah” yang bukannya membantu justru memicu kemacetan lalu lintas, hingga kelompok pengangguran yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) untuk memalak pelaku usaha kecil.
“Bayangkan, di tengah tekanan ekonomi yang berat karena harga-harga kebutuhan pokok yang belum stabil, masyarakat harus menghadapi pungutan liar setiap hari. Ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga membunuh perekonomian kecil,” ujar Hasbiallah.
Situasi ini, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan. Jika aparat abai, disharmoni sosial akan semakin lebar dan masyarakat akan kehilangan harapan.
Polisi Harus Bergerak, Negara Tidak Boleh Kalah
Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan I itu menegaskan bahwa pemberantasan premanisme bukan hanya soal operasi yustisi sesaat. Ini adalah perang untuk menjaga wibawa negara.
“Aparat penegak hukum tidak boleh memberikan ruang sedikit pun. Jika premanisme dibiarkan, masyarakat akan hidup dalam ketakutan, aktivitas ekonomi terganggu, dan hukum kehilangan wibawanya. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Hasbiallah meminta jajaran kepolisian untuk tidak hanya bergerak jika ada korban, tetapi harus melakukan pemetaan dan penertiban secara masif di semua titik rawan. “Polisi harus hadir sebagai pelindung. Jangan sampai rakyat merasa lebih aman menyelesaikan masalah sendiri,” tandasnya.
Kasus Dadang: Dari Pesta Jadi Duka
Peristiwa yang memicu gelombang kemarahan ini terjadi pada akhir pekan lalu. Dadang, seorang warga biasa yang sedang bergembira menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya, menjadi korban penganiayaan berat. Sekelompok preman yang dalam pengaruh minuman keras datang dan memicu keributan, yang berujung pada pengeroyokan brutal hingga Dadang tewas di tempat.
Kasus ini menjadi simbol betapa rendahnya rasa aman jika aparat penegak hukum membiarkan preman berkuasa di wilayahnya.
Daftar Premanisme yang Sering Terjadi di Masyarakat
| Jenis Premanisme | Modus Operandi | Dampak pada Masyarakat |
|---|---|---|
| Parkir Liar | Memungut biaya parkir di tempat umum tanpa kewenangan | Beban biaya tak terduga, ketidakpastian hukum |
| Pak Ogah | “Membantu” mengatur lalu lintas untuk meminta uang | Memperparah kemacetan, pungli terselubung |
| Ormas Abal-abal | Mengintimidasi pengusaha/warga atas nama organisasi | Menghambat investasi dan iklim usaha |
| Preman Pasar | Meminta “jatah” atau “uang keamanan” di pasar tradisional | Meningkatkan biaya logistik dan harga pokok |
Harapan ke Depan: Publik Menanti Aksi Nyata
Pasca pernyataan tegas dari Komisi III DPR, publik kini menanti aksi nyata dari jajaran kepolisian. Masyarakat berharap tidak ada lagi korban berjatuhan hanya karena oknum-oknum preman yang bertindak sewenang-wenang. Pemberantasan premanisme adalah harga mati untuk menciptakan Indonesia yang aman dan berdaulat bagi seluruh rakyatnya. (**)
