[Locusonline.co] Jakarta – Media sosial tengah dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan ratusan unit sepeda motor listrik baru terbungkus plastik, lengkap dengan stiker Badan Gizi Nasional (BGN). Keberadaan motor-motor ini sontak memicu gelombang kritik dari publik yang mempertanyakan urgensi, transparansi, dan efisiensi anggaran di tengah gejolak ekonomi global.
Pasca video tersebut menyebar luas, Kepala BGN, Dadan Hindayana, buka suara. Ia membenarkan bahwa kendaraan tersebut merupakan pengadaan untuk operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan kepada media seperti dikutip Detik.com, Selasa (7/4/2026).
Dadan mengklaim pengadaan ini “masuk dalam anggaran 2025” dan merupakan proses realisasi bertahap yang dimulai sejak Desember 2025. Ia juga membantah narasi yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit. “Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Motor listrik ini, menurut pengamatan, memiliki kemiripan dengan model Emmo JVX GT, sebuah motor listrik adventure yang dibanderol dengan harga fantastis Rp56,8 juta per unit.
Rincian Anggaran: Rp1,238 Triliun untuk 21.801 Unit Motor
Dengan asumsi harga satuan Rp56,8 juta, total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan ini mencapai angka yang sangat signifikan:
- Total Anggaran: Rp1,238 Triliun
- Jumlah Unit: 21.801 Unit
- Harga Satuan: Rp56,8 Juta
Angka ini langsung disorot oleh para pegiat antikorupsi dan pengamat anggaran karena dinilai tidak masuk akal dan “terlalu mahal” untuk sebuah kendaraan operasional.
Potret Kemiskinan VS Gaya Hidup Baru Pejabat
Viralnya video ini bukan tanpa sebab. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan mengklaim defisit APBN yang membengkak, pembelian motor mewah ini dianggap sebagai bentuk pemborosan yang kontradiktif.
Sebagai gambaran, uang sebesar Rp1,238 Triliun dapat digunakan untuk berbagai hal yang jauh lebih substansial bagi kesejahteraan rakyat. Jika dikonversikan, jumlah ini setara dengan:
- Kesejahteraan Guru: Dapat membayar gaji sekitar 309.000 guru honorer selama satu bulan penuh (dengan asumsi gaji Rp4 juta per bulan).
- Fasilitas Pendidikan: Mampu membiayai masa kerja 860 guru dari awal mengajar hingga pensiun (30 tahun).
- Jangkauan Nasional: Karena Indonesia memiliki sekitar 149.000 SD, uang ini secara teoritis bisa menggaji seperlima dari total guru SD di Indonesia secara bersamaan dalam satu bulan.
- Jangkauan Wilayah: Cukup untuk menggaji seluruh guru di 15 hingga 20 kota besar sekaligus.
Data pembanding ini mempertegas bahwa kebijakan alokasi anggaran untuk proyek ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi riil kebutuhan dasar masyarakat.
Pengamat Kecam Metode E-Purchasing: “Menghindari Pantauan Publik”
Sorotan tidak hanya tertuju pada nominal anggaran, tetapi juga pada metode pengadaan yang digunakan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pengadaan motor ini dilakukan melalui sistem E-Purchasing.
Metode ini memungkinkan kementerian/lembaga membeli barang langsung dari katalog online resmi tanpa melalui proses tender atau lelang. Meskipun legal, metode ini dinilai sangat tidak transparan karena sulit terdeteksi dan dipantau oleh publik.
“Pengadaan motor ini mempergunakan sistem E-Purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan hal ini berhasil,” tegas Uchok.
Ia bahkan mengklaim timnya menemukan fakta bahwa angka sebenarnya jauh lebih besar, yakni 65.067 unit dengan anggaran mencapai Rp3,2 Triliun, namun data ini belum dapat diverifikasi secara independen. Ia menegaskan bahwa praktik ini sangat mencurigakan.
“Borong motor ini harus disidik oleh aparat hukum. Harganya terlalu mahal, dan mencurigakan,” tandasnya.
Respon Publik di Media Sosial
Di media sosial, gelombang kekecewaan warganet tidak terbendung. Banyak yang menyandingkan pengeluaran “jor-joran” untuk MBG dengan nasib para guru yang terabaikan.
“Apa kabar guru yang di pelosok?” tanya seorang warganet dengan nada sinis.
Warganet lainnya mempertanyakan urgensi di tengah efisiensi anggaran. “Buat apa motor listrik sebanyak itu? Ada urgensinya? Sementara di sisi lain, guru honorer masih merana,” tulis akun lainnya.
Kontroversi Metode Pembayaran di Masa Depan
Dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan di tengah situasi fiskal yang ketat, publik kini menuntut transparasi total dari BGN. Masyarakat berhak mengetahui secara rinci spesifikasi teknis motor yang dibeli, mengapa harganya selangit, dan bagaimana mekanisme pengadaan yang menghabiskan uang rakyat triliunan rupiah ini.
Kontroversi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintahan saat ini dalam menjaga amanat uang rakyat. Jika tidak segera diklarifikasi dengan data yang akurat dan transparan, isu ini berpotensi menjadi bola api politik yang membakar kredibilitas lembaga di mata publik. (**)
