[Locusonline.co] Jakarta – Suasana rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak berubah tegang menjadi ajang saling tunjuk data. Forum yang digelar Rabu (1/4/2026) tersebut awalnya berjalan formal, namun langsung memanas saat Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menemukan adanya selisih data anggaran yang tidak sinkron, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.
Yang menjadi sorotan utama adalah ketidakmampuan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka tersebut. Momen yang kemudian viral di media sosial ini memperlihatkan betapa tegangnya persidangan ketika lembaga pengawas keuangan negara menemukan potensi kejanggalan administratif.
Sorotan Tajam Saleh Daulay: “Ini Bukan Soal Kira-Kira!”
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan keakuratan laporan anggaran. Ia menilai data yang disajikan tidak menunjukkan konsistensi dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” ujar Saleh dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara. DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Momen Canggung: Jajaran Kementerian Juga Bingung
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi, termasuk dari biro perencanaan, juga tidak dapat menyajikan angka pasti. Ketidakmampuan memberikan data yang eksak membuat forum rapat dipenuhi kebingungan, bahkan di antara pejabat yang hadir sendiri.
Menteri Widiyanti, yang memimpin pemaparan, tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci. Penjelasan yang disampaikan dinilai belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan dalam laporan tersebut.Aspek yang Disorot Temuan DPR Tugas pembantuan Angka tidak sinkron dengan dokumen pendukung Anggaran pemasaran Tidak ada rincian jelas per item kegiatan Respons kementerian Tidak bisa memberikan data eksak saat diminta
Viral di Medsos: Publik Soroti Transparansi
Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Reaksi publik pun bermunculan:
- Sebagian mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran
- Yang lain menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik
- Ada pula yang mengkritik bahwa ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Tindak Lanjut: Deadline 5 Hari untuk Perbaikan Laporan
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi. Langkah ini diharapkan dapat:
- Mengklarifikasi selisih data yang muncul
- Memperbaiki tata kelola pelaporan di internal kementerian
- Memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara
DPR menegaskan akan mengawal ketat proses perbaikan ini. Jika tidak ada kejelasan dalam waktu yang ditentukan, bukan tidak mungkin akan ada tindak lanjut lebih serius, termasuk pemanggilan ulang atau rekomendasi evaluasi anggaran.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran negara tidak bisa dilakukan dengan pendekatan perkiraan atau asumsi. Kejelasan data dan ketepatan perhitungan adalah fondasi utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
Ke depan, Kementerian Pariwisata diharapkan dapat memperbaiki sistem pelaporan internalnya agar kejadian serupa tidak terulang. DPR pun akan terus menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran. (**)
