Pernyataan Dedi menghadirkan sudut pandang yang cukup “mengganggu kenyamanan lama” pembangunan kampus tidak lagi cukup diukur dari megahnya gedung, tetapi dari siapa yang bisa mengaksesnya.
Di banyak tempat, fakultas kedokteran sering identik dengan biaya tinggi dan akses terbatas. Maka ketika pemerintah daerah menawarkan bantuan dengan syarat “gratis untuk warga miskin”, itu terdengar seperti membalik logika lama.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah kampus siap menerima “syarat sosial” dari dana publik?
Jika terealisasi, skema ini bisa menjadi model baru kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, di mana investasi publik diimbangi dengan tanggung jawab sosial kampus.
Namun seperti banyak kebijakan ambisius lainnya, tantangan terletak pada implementasi:
apakah janji gratis itu akan benar-benar sampai ke mahasiswa yang membutuhkan, atau berhenti sebagai wacana di podium perayaan?
Yang jelas, di usia ke-58, UIN Bandung tidak hanya mendapat ucapan selamat tetapi juga “PR besar” dari gubernur: membuktikan bahwa pendidikan tinggi bisa inklusif, bukan eksklusif.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
