LOCUSonline, GARUT – Upaya Pemerintah Kabupaten Garut meraih predikat Kabupaten Antikorupsi 2026 tengah diuji dari dua arah, komitmen formal di meja rapat dan realitas kasus hukum yang belum tuntas di lapangan.
Di satu sisi, tim observasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Garut untuk menilai kesiapan daerah tersebut menjadi percontohan kabupaten antikorupsi. Kunjungan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Kamis (9/4/2026), dan disambut oleh Bupati Abdusy Syakur Amin bersama jajaran pemerintah daerah.
Namun di sisi lain, kasus dugaan korupsi proyek jogging track Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut justru masih menyisakan tanda tanya besar, bahkan terkesan “belum finish di lintasan hukum”.
Dalam forum tersebut, Bupati Garut menyebut proses observasi KPK sebagai momentum evaluasi bagi daerahnya. Ia mengakui bahwa upaya pencegahan korupsi telah berjalan, meski belum sepenuhnya ideal.
“Secara umum kita sudah di jalur yang benar, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Syakur.
Garut sendiri masuk kandidat karena memenuhi sejumlah indikator penting seperti nilai MCP di atas 75, predikat SAKIP minimal B, serta opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut.
Ketua tim observasi KPK, Andhika Widiarto, menegaskan bahwa tahap ini merupakan pintu awal sebelum pembinaan intensif. Salah satu syarat utama yang diverifikasi adalah tidak adanya kepala daerah atau pejabat yang terjerat kasus korupsi.
“Faktanya kami hadir di sini berarti secara umum masih aman,” ujarnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
