LOCUSonline, BANDUNG – Isu pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan. Meski kabar pengadaan 70.000 unit motor telah dibantah sebagai hoaks, perhatian publik justru mengerucut pada angka yang dianggap “resmi tapi tetap fantastis” 21.801 unit dengan nilai mendekati Rp1 triliun.
Ketua Umum DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, menilai persoalan ini bukan sekadar soal jumlah, melainkan kewajaran dan manfaat dari pengadaan tersebut.
“Kami tidak hanya melihat angka, tapi juga asas manfaatnya. Angka 21 ribu unit dengan nilai hampir Rp1 triliun tetap menyisakan tanda tanya besar,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah profil perusahaan penyedia. Menurut PMPRI, perusahaan tersebut baru terdaftar pada akhir 2025 namun sudah dipercaya menangani proyek dalam skala besar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan klasik yang sering muncul dalam proyek besar: apakah kapasitas mengikuti proyek, atau proyek yang menyesuaikan kapasitas?
Selain itu, harga per unit kendaraan yang mencapai sekitar Rp42 juta turut menuai kritik. Angka ini dinilai setara dengan motor listrik kelas premium, sehingga publik menuntut transparansi terkait spesifikasi teknis yang dibeli negara.
“Publik berhak tahu, ini motor seperti apa sampai harganya menyentuh angka tersebut,” tegas Kang Joker.
Dalam nada satire, angka itu membuat sebagian orang bertanya, apakah motor ini sekadar alat operasional, atau sekaligus simbol kemewahan program?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
