PMPRI juga mengingatkan potensi kerugian negara jika kendaraan tersebut tidak segera didistribusikan. Penyimpanan dalam jangka waktu lama, terutama untuk kendaraan berbasis baterai, berisiko menurunkan kualitas.
“Kalau hanya disimpan, baterainya turun, kualitasnya menurun. Itu jelas kerugian negara,” katanya.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, aset negara kerap menghadapi persoalan klasik: pengadaan cepat, distribusi lambat.
Di akhir pernyataannya, Kang Joker menyinggung soal keadilan sosial dalam penggunaan anggaran negara. Ia menilai ada ketimpangan antara imbauan penghematan kepada masyarakat dengan pola belanja pemerintah.
“Rakyat diminta hemat BBM, tapi negara terlihat longgar dalam belanja. Ini jadi pertanyaan soal rasa keadilan,” ujarnya.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di tengah program strategis seperti penguatan gizi nasional, publik berharap anggaran benar-benar digunakan secara efektif bukan sekadar terserap.
Satirenya sederhana, program untuk meningkatkan gizi masyarakat seharusnya tidak malah “menggemukkan” tanda tanya publik.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
