LOCUSonline, BANDUNG – Semangat pemberantasan korupsi kembali digaungkan di Gedung Merdeka, Jumat (10/4/2026), dalam seminar yang digelar DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat. Mengusung tema besar pencegahan korupsi, forum ini menghadirkan pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam satu panggung yang, seperti biasa, penuh komitmen.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman, yang hadir mewakili gubernur, menekankan bahwa pembangunan yang cepat harus berjalan seiring dengan integritas yang kuat.
“Harapan kami cepat sampai dan selamat,” ujarnya, sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna: pembangunan boleh ngebut, asal jangan menabrak hukum.
Dalam paparannya, Herman mengungkapkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas Jawa Barat tahun 2025 berada di angka 71,85, sementara capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai 88,76.
Angka tersebut, di atas kertas, terlihat menjanjikan. Namun dalam praktiknya, angka sering kali lebih cepat naik dibandingkan kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan melalui berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan APBD, hingga pengadaan barang dan jasa, area yang ironisnya kerap menjadi “lahan basah” korupsi.
Dari sisi penyelenggara, Dian Rahadian menyampaikan bahwa seminar ini melahirkan gagasan pembentukan badan advokasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Badan ini dirancang sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aduan terkait dugaan penyimpangan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
