[Locusonline.co] Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa realisasi 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 menjadi penggerak ekonomi dengan perputaran uang sekitar Rp8 triliun. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi rumah subsidi terbesar se-Indonesia.
“Realisasi 2025 di Jawa Barat 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” katanya saat berkunjung ke Bandung, Senin (13/4/2026).
300 Ribu Pekerja Terserap di Sektor Perumahan
Maruarar menyebut bahwa setiap unit rumah subsidi melibatkan lima orang tenaga kerja langsung. Dengan total 62.591 unit, maka sekitar 300 ribu pekerja di Jawa Barat terserap dalam satu tahun.
“Satu rumah ada lima yang bekerja, berarti 5 kali 60 ribu sekitar 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” ujarnya.
Tak hanya itu, sektor perumahan juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari:
- Warung kecil
- Sopir truk
- Toko material bangunan
- Industri bahan bangunan (mencakup sedikitnya 180 jenis material)
| Dampak Ekonomi | Angka |
|---|---|
| Realisasi rumah subsidi | 62.591 unit |
| Perputaran uang | Rp8 triliun |
| Tenaga kerja langsung | ~300.000 orang |
| Jenis material bangunan | 180+ jenis |
KUR Perumahan: Solusi Bebas Rentenir
Maruarar juga menyoroti penguatan akses pembiayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Kabupaten Bandung. Program ini dinilai menjadi solusi konkret untuk memperbaiki kualitas hunian sekaligus menekan praktik rentenir.
Ia menyampaikan bahwa program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merenovasi rumah.
Skema KUR Perumahan:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Plafon pinjaman | Hingga Rp100 juta |
| Agunan | Tidak diperlukan (tanpa agunan) |
| Bunga | 0,5% per bulan (~6% per tahun) |
“Kalau bunga rentenir bisa 20 persen per bulan, berarti hampir 200 persen setahun. KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir,” ujarnya.
SLIK OJK Dihapus untuk Pinjaman di Bawah Rp1 Juta
Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta. Kebijakan ini bertujuan mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini terkendala riwayat kredit.
Maruarar menilai potensi pemanfaatan KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat:
- Jumlah penduduk yang tinggi
- Banyaknya pelaku usaha
- Kebutuhan hunian yang terus meningkat
Ia pun mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengoptimalkan program tersebut.
“Jangan kalah dari daerah lain. Program ini harus cepat dirasakan masyarakat,” katanya.
Target: Perbaiki Kualitas Rumah, Kurangi Kemiskinan
Pemerintah berharap program KUR perumahan tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dari program bedah rumah serta mendukung penurunan angka kemiskinan di daerah.Tujuan Program Keterangan Perbaikan kualitas hunian Rumah layak huni bagi MBR Penciptaan lapangan kerja Serapan tenaga kerja lokal Penurunan kemiskinan Dampak berganda dari sektor perumahan Bebas rentenir Akses pembiayaan resmi dengan bunga rendah
Dengan realisasi rumah subsidi terbesar di Indonesia dan perputaran uang Rp8 triliun, Jawa Barat membuktikan bahwa sektor perumahan adalah motor penggerak ekonomi yang signifikan. Program KUR perumahan dengan bunga rendah dan tanpa agunan menjadi terobosan untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, sekaligus mendorong perbaikan kualitas hunian dan pengentasan kemiskinan. (**)
