LOCUSONLINE, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengadakan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Total PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp44 triliun untuk 16 BUMN.
Erick Thohir menyatakan bahwa ini merupakan kemajuan dalam lima tahun terakhir, di mana sebelumnya ketergantungan pada utang negara, kini dapat didanai dari dividen yang dihasilkan.
“Tadi disampaikan bahwa totalnya sekitar Rp280 triliun selama 5 tahun dan suntikannya sekitar Rp212 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja di gedung DPR RI Jakarta pada Rabu (10/7).
Selama lima tahun terakhir, lebih dari 90% PMN telah terserap. PMN 2023 yang dicairkan pada Desember 2023 dan beberapa PMN 2024 yang masih dalam proses pencairan akan terus dioptimalkan penggunaannya.
Mayoritas PMN (89%) yang diterima oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digunakan untuk tujuan Penugasan Pemerintah, seperti program Listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan Infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, Jalan Tol, dan Pelabuhan.
Sebelum keputusan akhir, setiap fraksi memberikan catatan, di mana fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2 triliun dan Perumnas sebesar Rp1 triliun.
Namun, akhirnya usulan PMN untuk 16 BUMN disetujui dengan catatan agar Menteri BUMN memastikan bahwa PMN digunakan secara produktif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
