LOCUSONLINE, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/8/2024).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan ‘peringatan darurat Indonesia’ yang viral di media sosial setelah DPR dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, mengungkapkan bahwa ribuan buruh dan nelayan turun ke jalan. Mereka menekan DPR untuk tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.
“Kami berunjuk rasa bersama ribuan buruh, petani, dan nelayan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, sekitar lima ribu orang,” ujar Ferri.
Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga menyatakan aksi Demonstrasi Menolak Revisi UU Pilkada didepan Gedung DPR RI untuk menyuarakan penolakan yang sama.
Pada rapat sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui RUU Pilkada dengan persetujuan delapan dari sembilan fraksi di DPR, sementara PDIP menolak.
Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam, dengan Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP.
Revisi UU Pilkada dilakukan sehari setelah putusan MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, namun DPR tidak sepenuhnya mengakomodasi putusan tersebut.
Dalam revisi RUU Pilkada, Baleg DPR menyetujui beberapa perubahan, termasuk perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai yang hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
