LOCUSONLINE.CO, GARUT – Praktisi Hukum Vs DPRD Garut, Indra Kurniawan: Pansus DPRD Garut untuk BUMD Perumda Tirta Intan Secara Pemenuhan Materil dan Urgensi Belum Diperlukan.
Tokoh muda sekaligus praktisi hukum Kabupaten Garut, Indra Kurniawan, S.H mengatakan, bergulirnya rencana pembentukan Panitia Khusus (pansus) DPRD Kabupaten Garut kepada Perumda Tirta Intan yang saat ini menjadi topik hangat dari berbagai sudut pandang sepertinya layak diberikan analisis lanjutan, terutama mengaitkan konsep ketatanegaraan dan sistem pemerintahan.
Indra menilai, hal ini penting dipahami semua pihak bahwa tindakan-tindakan legislator sebagai wadah politik perlu diawasi oleh publik agar produk-produk dan kewenangan kelengkapan alat DPRD mampu diukur objektivitasnya serta memenuhi unsur kepentingan berbasis kebutuhan rakyat dalam prilaku-prilaku hukum yang akan dijalankan.
“Secara definisi dapat saya katakan bahwa Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” ungkap Indra kepada Locusonline.co
Lebih lanjut, terang Indra, jika mengacu pada regulasi, baik itu UU MD3 (Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara ekplisit bahwa Pansus untuk tujuan interpelasi dan angket hanya ditujukan pada personifikasi jabatan Pemerintah Daerah Garut saja.
“Ketika polemik muncul dengan subjek hukum BUMD menjadi Pansus DPRD, tentunya menuai keraguan publik terutama dari sudut urgensi Pansus ini. Secara pemenuhan regulasi, Pansus ini harus menyasar pada kebijakan-kebijakan Pemkab Garut dalam pengelolaan regulasi terhadap badan hukum BUMD, jadi yang memang diperbolehkan menjadi objek Pansus ini adalah pengelolaan Pemkab Garut terhadap kinerja BUMD baik dilihat dari sisi pertanggung jawaban dan akuntabilitas BUMD terhadap Pemerintah/Eksekutif,” tandas Indra.
Alumni STHG (Sekolah Tinggi Hukum Garut) ini mengatakan, urgensi Pansus harus juga ditelaah, karena dirinya percaya Pansus ini akan mencoba melakukan proses penyelidikan terhadaap dugaan pelanggaran.
“Saya tekankan bahwa penyelidikan via Pansus hanya dilakukan kepada Pemerintahan Kabupaten Garut bukan langsung pada Badan hukum BUMD,” tegasnya.
Indra menilai, ditengah pengisian jabatan BUMD Perumda Tirta Intan Garut, juga harus dipandang sebagai praduga awal bahwa publik boleh menilai keberadaan Pansus ini jangan berujung hanya sebagai tukar tambah jabatan dikemudian hari, apalagi disisi lain adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi oleh salah satu anggota dewan tentang management air yang tentunya menjadi faktor eksternal yang bisa dihubungkan dengan keberadaan Pansus ini.
“Perlu kita menilai sisi konspirasi yang berlindung di balik intimidasi-intimidasi politis berupa pansus, yang sebetulnya secara urgensi dan permasalahan belum memerlukan tindakan-tindakan seperti ini. Jika kita jujur akan keadaan Garut, maka skala prioritas Pansus harus menyasar pada pokok masalah, seperti Pansus kemiskinan ekstrim, Pansus tentang sampah, Pansus tentang kinerja stagnannya IPM Pendidikan, Pansus tentang kasus Bank BIJ yang secara kasat mata seharusnya DPRD mampu membuat skala prioritas terhadap penggunaan alat kelengkapan dewan ini,” ungkapnya.
Lalu, kata Indra, apakah di BUMD Perumda Tirta Intan Garut bersih atau tanpa masalah? tentu ada masalah, hanya kadar masalahnya secara ruang lingkup harusnya mampu diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pengawas Internal BUMD itu sendiri atau mekanisme rapat komisi yang membidangi hal itu.
“Jika terjadi tindakan wanprestasi atau pidana pun, maka pengelolaan masalah dilakukan oleh laporan publik melalui mekanisme aparat penegak hukum. Sehingga bisa saya simpulkan, Pansus untuk BUMD Perumda Tirta Intan ini tidak memenuhi unsur urgensi, dan pastinya ketika Pansus ini digulirkan maka pendekatan yang muncul adalah intimidasi kepentingan jabatan tertentu melalui proses Pansus. Dan tentu, publik boleh menyimpulkan bahwa akan ada kepentingan pribadi pada pengisian-pengisian jabatan di BUMD ini dikemudian hari,” tandasnya.
Menyikapi rencana Pansus DPRD Garut terhadap PDAM Garut, maka Bupati Garut terpilih, Ir. Dr. H. Abdusy Syakur Amin harus mampu mengendus aroma-aroma politis seperti ini, karena tentu saja Jargon Garut Hebat salah satunya mengedepankan azas independensi dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.
“Proses politik dalam Pansus sah dilakukan sepanjang memenuhi urgensi dan efektivitas, karena jangan sampai ibarat kata, seolah untuk membunuh seekor Lalat saja, tetapi senjata yang digunakan adalah meriam besar,” pungkasnya.
“Hipotesi akhir dari catatan kecil ini adalah Pansus DPRD Garut untuk BUMD Perumda Tirta Intan secara pemenuhan materil dan urgensi belum diperlukan, kecuali DPRD Garut melakukan evaluasi menyeluruh dalam catatan LPJ terhadap Pemkab Garut dalam Pengelolaan BUMD,” tambahnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
