LOCUSONLINE, JAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp300 triliun pada 2026, meskipun pelaksanaannya masih menuai banyak kritik. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta, Kamis (12/6).
Luhut menilai program MBG memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional sehingga membutuhkan tambahan pembiayaan. “Tahun ini kami gelontorkan sekitar Rp160 triliun, dan kemungkinan tahun depan mencapai Rp300 triliun,” ujarnya.
Namun, rencana ini memicu sorotan tajam, mengingat program MBG masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga efektivitas anggaran.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat setidaknya 17 kasus keracunan yang berkaitan dengan konsumsi MBG sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Kasus-kasus tersebut tersebar di 10 provinsi.
Alih-alih mengevaluasi secara menyeluruh, Presiden Prabowo Subianto menyebut hanya 0,005 persen dari penerima manfaat yang mengalami keracunan. Ia bahkan menyoroti kurangnya kebiasaan mencuci tangan sebagai salah satu penyebab utama.
Di sisi lain, program ini juga terseret kasus hukum. Salah satu mitra MBG di Jakarta Selatan mengaku belum menerima pembayaran senilai Rp975,4 juta dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), lembaga pelaksana program, yang kini diduga melakukan penyelewengan dana.
Hingga lima bulan berjalan, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp3 triliun atau 4,2 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Jumlah penerima manfaat pun baru 3,97 juta dari target 17,9 juta orang. Padahal, setelah efisiensi anggaran, pagu MBG meningkat menjadi Rp171 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang.
