“Semoga tambahan triliunan untuk infrastruktur tidak sekadar jadi monumen anggaran, melainkan betul-betul dirasakan masyarakat tanpa harus menunggu laporan BPK atau headline skandal proyek mangkrak.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampaknya sedang bersemangat menumpuk aspal dan beton. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025, alokasi dana infrastruktur dinaikkan hampir dua kali lipat menjadi Rp4,9 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dari APBD murni yang sebelumnya hanya Rp2,1 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyebut kenaikan ini “ekstrem”. Istilah yang pas, mengingat angka Rp2,7 triliun tambahan untuk jalan, jembatan, dan kawan-kawan mungkin bisa membuat jalan provinsi licin mengkilap asal tidak berhenti di papan proyek saja.
“Ini angka yang sangat tinggi, kenaikannya ekstrem,” kata Herman, seperti dikutip Antara.
Tak mau ketinggalan, sektor kesehatan juga ikut diguyur, meski porsinya tidak sefantastis infrastruktur: naik Rp81,3 miliar sehingga totalnya Rp2,5 triliun. Lumayan, setidaknya ruang tunggu IGD tak kalah ramai dari jalan tol baru.
Sektor ketahanan pangan naik Rp64,2 miliar jadi Rp767 miliar, sementara pendidikan—yang selalu dijanjikan sebagai “prioritas utama” bertambah Rp120 miliar, tembus Rp11,3 triliun.
“Semua kebutuhan dasar masyarakat kami atensi,” klaim Herman, seolah anggaran ini bisa menjawab segala kritik.
Untuk menutup ambisi belanja ini, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan Rp31 triliun, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Angkanya Rp9,7 triliun, dengan rincian Rp6,2 triliun dari PKB dan Rp3,5 triliun dari BBNKB termasuk program pemutihan pajak ala Gubernur Dedi Mulyadi.
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.
