“APBN mungkin berhemat, tapi risiko konsentrasi wewenang membengkak mirip bendungan pajak dan bea cukai yang kini dijaga satu orang”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merangkap tugas pengawasan pajak dan bea cukai selepas kepergian Anggito Abimanyu ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tampaknya bukan sekadar solusi sementara. Ini bisa jadi babak baru efisiensi birokrasi: satu pejabat untuk semua urusan, demi negara hemat gaji.
“Kelihatannya akan seperti ini terus. Dua wamen cukup, ngirit gaji juga,” ujar Purbaya santai di Istana Kepresidenan, seolah merangkap dua direktorat strategis sama mudahnya dengan mengganti spanduk warung.
12 Sahabat Pengadilan vs Kejagung: Pertunjukan Hukum di Panggung Praperadilan
Kini, dua wakil menteri tersisa Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono akan menjadi rekan kerja dalam kabinet bergaya minimalis. Sementara tugas Anggito, dari pengawasan penerimaan pajak hingga bea cukai, ditampung langsung oleh sang Menteri. Tak perlu panik, semua sudah “di-handle” sendiri.
Model Menteri Multitasking ini memantik wacana baru: bagaimana jika ke depan pejabat-pejabat lain juga melakukan hal serupa?
Bayangkan, satu Menteri Pendidikan juga merangkap Rektor, Kepala Sekolah, dan guru piket. Menteri Kesehatan sekaligus menjadi dokter IGD. Menteri Perhubungan turun langsung jadi sopir bus TransJakarta. Semua demi satu jargon keramat: “ngirit gaji.”
Purbaya tampaknya sedang membuka jalan. Bukan hanya jalan penghematan, tapi juga jalan panjang menuju birokrasi satu pintu dan satu orang. Negara efisien, pejabat tangguh, APBN tersenyum.(Bhegin)

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”