GARUT – Sejumlah aktivis di Kabupaten Garut kembali membuka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Reppubik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2024 yang dibuka di Tahun 2025.
Salah satu yang menjadi perhatian diantaranya penyertaan modal dari Pemkab Garut kepada sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), khususnya yang bergerak di BUMD Keuangan seperti Bank Intan Jabar (BIJ) Garut, dan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut.
Dari LHP BPK RI TA 2024 yang diterbitkan Tahun 2025 disebutkan penyertaan modal Pemkab Garut kepada PT. BPR Intan Jabar melebihi ketentuan Perda sebesar Rp 8.800.000.000 dan berpotensi turut menanggung dampak finansial yang membebani APBD.
BPK pun kemudian merekomendasikan Bupati Garut agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan 4 hal, diantaranya:
- Lebih optimal dalam mengelola penyertaan modal pemda, khususnya melakukan evalusi penyertaan modal.
- Menyusun usulan perubahan Perda tentang penyertaan modal Pemda Garut kepada PT. BIJ Garut.
- Mengintruksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan BUMD lembaga keuangan dan BUMD non lembaga keuangan.
- Memerintahkan jajaran direksi BIJ lebih optimal pemenuhan target yang diusulkan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan PT. BIJ yang telah disetujui OJK.
Selain BPR Intan Jabar (BIJ), BPK juga menyebutkan bahwa Pemkab Garut beresiko menanggung kerugian atas penyertaan modal daerah pada PT Lembaga Keuangan Garut, sehingga BPK merekomendasikan Bupati Garut agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan 3 hal, diantaranya:
- Lebih optimal mengelola penyertaan modal pemerintah daerah, khususnya melakukan evaluasi penyertaan modal.
- Mengintruksikan asisten perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan BUMD lembaga keuangan dan BUMD non lembaga keuangan.
- Melakukan evaluasi atas kinerja direksi PT. LKM, Kepala Cabang dan pejabat fungsional Kantor Cabang Cikelet yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LKM.
“Sebagai masyarakat dan lembaga GLMPK, kami akan terus mengikuti dan ikut melakukan pengawasan terhadap LHP BPK TA 2024 yang telah ditandatangani oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin tanggal 25 Mei 2025,” ujar Ketua Gerakan Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) kepada media, Kamis (13/11/2025).
Menurut Bakti, berdasarkan informasi di lapangan, bahwa tidak sedikit LHP BPK yang disertai dengan rekomendasinya diduga kuat banyak yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi temuan BPK, terulang kembali di tahun selanjutnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
