LOCUSONLINE, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memamerkan keahliannya menata ulang persepsi publik. Data 15.657 kasus PHK periode Januari–Oktober 2025 disebut sebagai bukan PHK beneran, melainkan “habis kontrak dulu, direkrut lagi nanti” sebuah narasi yang membuat ratusan ribu pekerja kontrak di Jawa Barat mengangguk pahit: ya, kami sudah hafal skenarionya.
Kepala Disnakertrans Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan bahwa angka tersebut “harus dibaca secara utuh.” Pernyataan yang biasanya muncul saat angka terlihat menakutkan, tapi pemerintah ingin publik tetap tenang.
Menurutnya, mayoritas PHK adalah akibat PKWT habis masa berlaku yang ulangannya sudah seperti siklus sinetron: kontrak habis, diperpanjang, habis lagi, diperpanjang lagi. Ending-nya tetap gantung.
Kim memastikan situasi ketenagakerjaan di provinsi terbesar ini “masih terkendali.” Klaim yang terdengar meyakinkan, kecuali bagi buruh tekstil yang tiap bulan mendengar kabar pabriknya mempertimbangkan efisiensi atau relokasi.
Di sektor tekstil tulang punggung buruh Jabar tekanannya nyata. Kim memaparkan tiga biang kerok:
- Banjir impor pakaian bekas ilegal,
- Mesin kuno yang tak kunjung diremajakan,
- Bahan baku yang makin susah diakses.
Industri tekstil babak belur, tapi narasi pemerintah tetap: “Semua aman kok, asal dibaca utuh.”
Seolah-olah perusahan pindah ke daerah bergaji lebih murah adalah bagian dari strategi semesta, bukan karena struktur upah yang bikin mereka kabur duluan.
Kim juga menyoroti tren baru PHK tanpa kebangkrutan, alias “PHK karena robot lebih efisien.” Robotik dan AI mulai menggeser tenaga manusia dan ironisnya, tak satu pun serikat buruh bisa mogok melawan mesin.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
