LOCUSONLINE, GARUT – Di tengah rapat yang sarat istilah regulasi dan aroma kehati-hatian, satu pesan mengemuka dengan nada tegas mengelola anggaran daerah bukan perkara asal belanja, apalagi coba-coba. Setiap rupiah di APBD punya konsekuensi, dan salah langkah sedikit saja bisa berujung bukan di laporan kinerja, tapi di meja penegak hukum.
Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula BPKAD, Rabu (24/12/2025). Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintah baik di level SKPD maupun kecamatan sangat bergantung pada kepatuhan pengelola keuangan terhadap regulasi yang berlaku.
“Semua yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah wajib benar-benar paham aturan dan prosedur. Jangan sampai lalai, karena setiap kesalahan ada risiko hukumnya,” ujar Putri di hadapan para pengelola keuangan perangkat daerah.
Menurutnya, manajemen anggaran bukan sekadar urusan administratif atau pelengkap laporan tahunan. Anggaran adalah fondasi utama jalannya pemerintahan. Karena itu, pimpinan SKPD dan camat diminta cermat menentukan skala prioritas agar program yang dirancang tidak sekadar ramai di proposal, tetapi tepat sasaran di lapangan.
Nada serupa disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Garut, Saepul Hidayat. Ia mengingatkan peserta agar mengikuti seluruh materi dengan serius demi menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menyeret persoalan hukum.
“Kami harap materi ini disimak dengan baik, supaya tidak ada miskomunikasi atau pelanggaran ketentuan,” kata Saepul.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
