LOCUSONLINE, GARUT – Setelah bogem mentah lebih dulu mendarat Pemerintah Kabupaten Garut akhirnya “terbangun” dan melakukan evaluasi pengelolaan wisata Pantai Santolo. Sayangnya, bukan karena prestasi, bukan karena inovasi pelayanan, apalagi karena visi besar pariwisata melainkan akibat retribusi berubah jadi pemicu kekerasan, dan urusannya terpaksa naik kelas ke meja polisi. Di Garut, rupanya evaluasi baru dianggap sah jika sudah ada korban dan laporan pidana.
Insiden pemukulan itu menjadi alarm keras bahwa tata kelola wisata di Garut rupanya masih berjalan dengan prinsip klasik, ramai dulu, ribut belakangan, evaluasi belakangan lagi.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengakui telah menerima laporan awal terkait penarikan retribusi yang berujung kekerasan di kawasan Pantai Santolo. Ia pun meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Garut turun ke lapangan meski hingga kini hasilnya masih dalam tahap “sedang dicek”.
“Saya sudah minta Disparbud melakukan pengecekan di lapangan, tapi hasilnya belum,” ujar Syakur, Senin (29/12/2025). Sebuah kalimat yang menegaskan satu hal, kejadian sudah viral, tapi laporan masih antre.
Baca Juga : Rumah Digerebek, Anak Disorot: Radikalisme Masuk Gang Perumahan Garut
Menurut Syakur, hasil pemeriksaan Disparbud nantinya akan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah pembenahan. Artinya, setelah kejadian, setelah korban, setelah polisi turun tangan barulah tata kelola wisata akan dibicarakan.
Pemkab Garut menegaskan bahwa pembenahan sistem retribusi dan pengelolaan wisata harus diperkuat agar keamanan dan kenyamanan wisatawan terjamin. Pernyataan yang terdengar ideal, meski publik bertanya-tanya kenapa harus menunggu bogem mentah dulu baru sadar ada yang salah?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
