[Locusonline.co] BANDUNG – Mengatasi gunungan sampah yang mencapai 1.500 ton per hari, Pemerintah Kota Bandung kini mengubah taktik. Alih-alih hanya bergantung pada kebijakan pusat, pengelolaan limbah kini didorong hingga ke tingkat Rukun Warga (RW) dan rumah tangga.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (19/1/2026). “Penguatan peran kewilayahan sangat penting. Kelurahan dan RW harus menjadi garda terdepan,” ujar Iskandar .
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya telah mengingatkan bahwa kota berpotensi mengalami krisis sampah sejak pertengahan Januari 2026, bahkan dapat berubah menjadi bencana pada April jika tidak ditangani serius .
Strategi Tiga Lapis: Dari Kewilayahan hingga Ancaman Krisis
Pemerintah Kota Bandung menjalankan strategi tiga lapis yang saling berkaitan untuk mencegah bencana sampah.
1. Mobilisasi Total di Tingkat Kewilayahan
Inti strategi adalah mengoptimalkan peran camat, lurah, hingga pengurus RW. Mereka ditugaskan untuk memastikan program seperti Buruan Sae—konsep pengelolaan lingkungan mandiri berbasis masyarakat—berjalan di akar rumput. Monitoring yang konsisten di tingkat kelurahan disebut kunci agar program tak sekadar wacana.
2. Persiapan Dana Darurat dan Ekspansi Program
Secara paralel, Pemkot mengajukan anggaran tambahan darurat sebesar Rp90 miliar untuk penanganan sampah, yang tengah menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, program Prakarsa (1 Kelurahan 1 RW) yang dijalankan tahun sebelumnya akan dievaluasi dan tahun ini direncanakan diterapkan di seluruh RW di Kota Bandung. Ekspansi masif ini menuntut persiapan administratif dan teknis yang matang agar tidak menimbulkan masalah baru.
3. Tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Langkah-langkah ini mendesak karena tekanan terhadap TPA regional Sarimukti sudah mencapai batas. Dalam rapat koordinasi pada Februari 2025, terungkap volume kiriman sampah dari Bandung telah melebihi 140 ritase truk per hari. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengingatkan bahwa ekosistem TPA Sarimukti harus dipertahankan setidaknya hingga 2027.
Jalan Panjang Menuju Pengelolaan Ideal
Meski strategi telah dirancang, jalan menuju pengelolaan sampah berkelanjutan di Bandung masih panjang. Beberapa tantangan dan wacana yang muncul adalah:
- Anggaran vs. Realita: Usulan anggaran tambahan Rp90 miliar masih dalam proses persetujuan, sementara ancaman krisis sudah di depan mata.
- Sinergi Regional: Persoalan TPA Sarimukti yang menjadi andalan Bandung Raya membutuhkan koordinasi erat dengan Kota Cimahi dan pemerintah provinsi, seperti yang telah dirintis dalam rakor sebelumnya.
- Budaya Baru di Level Rumah Tangga: Program kewilayahan mustahil berhasil tanpa perubahan perilaku di sumber utama sampah. Sekda Jabar pernah mendorong konsep “zero food waste” dan pemilahan sejak dari rumah.
- Penegakan Aturan dan Apresiasi: Dalam debat pilkada 2024, calon wakil wali kota Yena Iskandar Ma’soem menekankan pentingnya memberi apresiasi kepada pengolah sampah sebagai pemancing partisipasi warga, di samping penegakan Perda yang ada.
Menjaga Kota dari Dua Sisi
Selain sampah, Iskandar juga menyoroti penanganan dua isu lain yang berkaitan dengan ketertiban dan citra kota. Ia meminta aparat kewilayahan aktif memantau dan menangani tunawisma yang menguasai trotoar dan badan jalan, terutama di kawasan pusat kota yang menjadi etalase Bandung. Penanganan yang terencana dan berkelanjutan bersama Dinas Sosial dan Kesehatan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan wisatawan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat mengubah tantangan sampah yang akut menjadi momentum menuju tata kelola lingkungan yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (**)
