“RKPDes 2027 tak sekadar menjadi arsip rapih, melainkan benar-benar mendapat ruang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Garut. Jika tidak, Musrenbang hanya akan jadi ritual demokrasi tahunan, ramai saat dibahas, sunyi saat direalisasikan.”
LOCUSONLINE, GARUT – Ketika angka Dana Desa menyusut drastis, Pemerintah Desa Kersamanah, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, memilih tak ikut menyusutkan agenda. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2026 tetap digelar di Aula Desa Kersamanah, Selasa (20/1/2026). Anggarannya boleh kurus, tapi forum musyawarah tetap dibuat berisi setidaknya di atas kertas.
Forum tahunan ini mempertemukan hampir seluruh unsur desa, dari Forkopimcam Kersamanah, BPD, LPM, MUI, Karang Taruna, RT/RW, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran yang lengkap ini seolah menjadi penegasan bahwa perencanaan pembangunan tetap harus demokratis, meski dana yang dibahas lebih mirip daftar belanja saat dompet tipis.
Kepala Desa Kersamanah, Didin Wahyudin, tak menutup-nutupi kondisi anggaran. Untuk tahun 2026, Dana Desa yang diterima hanya sekitar Rp350 juta angka yang jauh dari kata ideal untuk memenuhi beragam usulan pembangunan warga.
“Musrenbang tetap wajib dilaksanakan. Transparansi tidak boleh ikut dipotong hanya karena Dana Desa turun,” ujar Didin. Ia menyebutkan, informasi soal besaran anggaran telah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan forum-forum desa, agar tak ada kejutan di belakang hari.
Tak berhenti di 2026, Musrenbang kali ini juga sekaligus membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027. Ironisnya, justru pada saat dana seret, usulan warga mengalir deras. Aspirasi datang dari berbagai sektor, menandakan semangat masyarakat tak otomatis surut meski realisasi nanti harus antre panjang.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
