LOCUSONLINE, BANDUNG – Di hadapan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan jajaran aparat desa agar tidak menjadikan dompet anggaran yang menipis sebagai alasan untuk berhenti bekerja, ia menegaskan pembangunan desa tidak boleh ikut puasa hanya karena kas sedang diet.
Menurut Dedi, keterbatasan dana justru seharusnya memaksa aparat desa berpikir lebih cerdas: memilah prioritas, mengelola anggaran dengan disiplin, dan melahirkan inovasi yang tidak bergantung pada kucuran dana semata.
“Jawa Barat juga mengalami hal yang sama. Dana bagi hasil dari pusat berkurang. Tapi pembangunan desa tetap jalan, terutama infrastruktur. Mulai tahun ini dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,” ujar Dedi dalam forum Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan di Bale Pakuan, Jumat malam (23/1/2026).
Baca Juga : TBC Naik Daun di Garut: Bukan Wabah Baru, Tapi Kasus Lama yang Baru Ketahuan
Pertemuan tersebut disebut Dedi yang akrab disapa KDM bukan sekadar temu kangen birokrasi desa, melainkan ruang tukar pikiran untuk meredam kegelisahan kepala desa dan lurah yang khawatir mutu pembangunan ikut menurun seiring mengecilnya anggaran.
“Kekhawatiran mereka wajar. Anggaran turun, takut kualitas dan kuantitas pembangunan ikut ambruk. Tapi Pemprov Jabar tetap berkomitmen menopang pembangunan infrastruktur desa,” kata KDM.
Tak hanya janji moral, Pemprov Jabar juga menyiapkan insentif nyata. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah provinsi akan menggelontorkan dana miliaran rupiah setiap tahun bagi desa-desa berprestasi. Skemanya sederhana: desa yang inovatif dan berprestasi, dompetnya ditambah.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
