“Sampai kapan negara sibuk memvalidasi data, sementara guru memvalidasi hidupnya sendiri setiap hari?”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Ruang rapat DPR RI mendadak berubah jadi panggung realitas sosial ketika suara Indah Permata Sari pecah di hadapan para legislator. Guru honorer SDN Wanasari 01 Cibitung, Kabupaten Bekasi, itu menyampaikan kisah hidup yang jauh dari kata “pahlawan tanpa tanda jasa”, Senin (2/2/2026).
Di sela rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR RI, Indah menuturkan bahwa gaji mengajar tak cukup menutup kebutuhan rumah tangga. Selepas bel pulang sekolah, ia berganti peran menjadi pengantar-penjemput cucian laundry demi bertahan hidup.
“Habis mengajar, saya lanjut antar-jemput laundry,” ucapnya dengan suara bergetar.
Ironinya, Indah mengaku telah memenuhi masa kerja, namun namanya tak kunjung tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Akibatnya, ia gagal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Ada tes PPPK, tapi kami tertinggal karena tidak masuk Dapodik. Rasanya seperti mau dirumahkan,” katanya.
Harapan Indah sederhana ada kesempatan mengikuti PPPK penuh waktu.
“Kami hanya ingin kepastian,” ujarnya singkat kalimat yang terdengar kecil, tapi menggema keras.
Baca Juga : Alarm Sosial Kembali Diabaikan: Negara Sibuk Hitung Anggaran, Bocah Desa Meregang Nyawa
Dalam forum yang sama, Ketua PGRI Kabupaten Bekasi, Hamdani, menyentil ketimpangan yang dianggapnya akut. Menurutnya, istilah “honorer” seolah eksklusif milik guru.
“Saya heran, honorer hanya ada di guru. TNI tidak, Polri tidak, jaksa tidak, hakim tidak, DPR juga tidak,” katanya.
Ia menilai problem ini berakar pada tata kelola yang terpecah sebagian guru di bawah Kemenag, sebagian di Kemendikdasmen. Hamdani mendorong pembentukan Badan Guru Nasional agar manajemen, status, dan kesejahteraan tidak terkotak-kotak. “Satu pintu, satu standar,” tegasnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
