“KUHAP baru kini berdiri di persimpangan: antara janji transparansi dan kekhawatiran lama. Kamera sudah dipasang, advokat diberi suara. Pertanyaannya tinggal satu,apakah kekuasaan mau benar-benar diawasi, atau sekadar terekam?”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) edisi anyar resmi masuk gelanggang. Isinya bukan sekadar tambal-sulam prosedur, melainkan paket komplit yang menurut kritik masyarakat sipil membesarkan otot kewenangan polisi dan jaksa. Kekhawatiran itu datang lebih dulu, sebelum pasal-pasalnya sempat dipamerkan dengan senyum institusional.
Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan, KUHAP baru tidak hanya memberi kuasa, tetapi juga memasang rem. Setidaknya ada empat lapis pengawasan yang diklaim siap mengawal aparat penegak hukum agar tidak kebablasan.
Lapisan pertama, advokat tidak lagi diposisikan sebagai figuran yang hanya duduk manis di ruang pemeriksaan. Dalam skema baru, penasihat hukum hadir sejak tahap paling awal penyelidikan hingga persidangan dengan hak menyampaikan keberatan yang wajib dicatat resmi dalam berita acara pemeriksaan. Catatan itu bukan arsip pajangan, melainkan bahan baca majelis hakim.
“Kehadiran advokat bukan sekadar mendampingi. Keberatannya melekat dan tercatat,” ujar Prof Eddy dalam diskusi pembaruan KUHAP, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga : Ladang Teh Disulap Jadi Ladang Sertifikat, Mafia Tanah Akhirnya Kena Sengat Polisi
Lapisan kedua ada kamera pengawas. Proses pemeriksaan di kepolisian akan direkam audio-visual. Tujuannya sederhana tapi sensitif membuat ruang gelap jadi terang. Dari rekaman itu, publik berharap bisa menilai apakah pemeriksaan berjalan profesional atau berubah menjadi panggung intimidasi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
