“Negara bukan hanya menyalurkan bansos, tetapi juga belajar satu hal penting, bantuan sosial tak cukup niat baik, ia butuh data yang benar, sistem yang rapi, dan sedikit keberanian mengakui bahwa selama ini, banyak yang salah sasaran.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Pemerintah bersiap menaikkan level penyaluran bantuan sosial dari sistem manual penuh drama ke versi digital yang lebih “waras”. Uji coba digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten/kota dengan masa percobaan selama enam bulan, mulai pekan ini. Targetnya sederhana tapi ambisius, bansos berhenti salah alamat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, perluasan ini berangkat dari hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dinilai cukup menjanjikan dalam merapikan tata kelola bantuan. Singkatnya, data yang sebelumnya kusut mulai disisir, meski terlambat.
Hasil evaluasi Kementerian Sosial menunjukkan fakta yang cukup menohok. Sebelum digitalisasi, sekitar 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Banyuwangi masuk kategori exclusion error mereka yang layak dibantu justru tercecer dari daftar. Bansos ada, orang miskinnya juga ada, tapi keduanya tak pernah bertemu.
Setelah data disinkronkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat salah sasaran itu berhasil ditekan menjadi 28,2 persen. Masih belum sempurna, tetapi setidaknya negara tak lagi menutup mata sambil bertanya, “kok bisa?”
Menurut Saifullah, digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini diposisikan sebagai alat bantu program prioritas nasional untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar hiasan jargon di slide presentasi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
