“Nasib dua bandara strategis di Jawa Barat masih menggantung di ruang rapat dan meja negosiasi. Sementara itu, APBD tetap menanggung biaya. Apakah ini solusi cerdas, atau sekadar cara elegan menggeser beban yang terlanjur berat?.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melontarkan jurus darurat fiskal. Kali ini, lewat skema tukar guling antara Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Tujuannya satu: mengurangi beban keuangan daerah yang kian berat akibat bandara sepi penumpang tapi ramai suntikan dana.
Gagasan ini pertama kali disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam skema yang ditawarkan, Bandara Husein Sastranegara diharapkan dikelola penuh oleh Pemprov Jabar, sementara BIJB Kertajati dialihkan ke pemerintah pusat dan difungsikan sebagai basis TNI Angkatan Udara.
Menurut Dedi, wacana tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons awal. Namun, jalan menuju realisasi masih panjang karena harus melewati berbagai meja birokrasi dan persetujuan lintas lembaga.
“Ini tidak bisa diputuskan sepihak. Harus ada kesepakatan dengan pemerintah pusat, Kemenhan, dan Danantara soal status dua bandara ini,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Dedi menegaskan, Pemprov Jabar masih menunggu pembahasan lanjutan antara Kementerian Pertahanan dan Danantara sebelum mengambil keputusan final. Kepastian fungsi dan kepemilikan kedua bandara menjadi syarat utama agar skema tukar guling tidak berubah menjadi masalah baru.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
