Fondasi Baru Kehumasan Pemerintah yang Lebih Inklusif
[Locusonline.co] Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi meluncurkan program Garut Government Public Relation (GGPR) 2026, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kapasitas kehumasan di lingkungan pemerintahan—bukan hanya di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi hingga ke level desa.
Dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, di Command Center (CC) Kabupaten Garut pada Rabu (11/2/2026), program ini dirancang sebagai ekosistem komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, berlangsung dari Februari hingga Juni 2026.
Visi Besar: Menyatukan Suara, Memperkuat Citra Daerah
Dalam sambutannya, Margiyanto menegaskan bahwa fungsi kehumasan bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan ujung tombak komunikasi publik yang menentukan bagaimana masyarakat memandang pemerintah.
“GGPR adalah langkah strategis untuk menyatukan pemahaman para pelaksana humas. Saya berharap pelaksanaannya dinamis, materinya aktual, dan yang terpenting: jangkauannya meluas hingga ke desa,” ujarnya.
Ia mendorong seluruh SKPD untuk tidak hanya mengirimkan peserta, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif humas desa/kelurahan sebagai garda terdepan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Kurikulum GGPR 2026: Bertahap, Sistematis, dan Aplikatif
Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, memaparkan bahwa GGPR 2026 dirancang dengan pendekatan peningkatan kapasitas berjenjang:Tahapan Metode Durasi Fokus Materi Tahap Pengenalan Daring (Zoom) 15 sesi Dasar kehumasan, etika komunikasi, produksi konten Tahap Pendalaman Hybrid Fleksibel Strategi media, crisis communication, citizen journalism Layanan Helpdesk Konsultasi Selama program Pendampingan isu spesifik lintas perangkat daerah
“Kami tidak hanya memberikan materi, tapi juga membuka ruang konsultasi. Helpdesk akan menjadi jembatan bagi humas desa yang menghadapi tantangan komunikasi di lapangan,” jelas Agus.
Kick-off: Peran Humas Pemda Sebagai Fondasi
Kegiatan perdana GGPR 2026—GGPR Vol. 1—menghadirkan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Garut, Dang Sani Imansyah, sebagai narasumber utama. Dengan tema “Peran Humas Pemda”, sesi ini menjadi fondasi kritis bagi peserta sebelum memasuki materi teknis.
Materi yang disampaikan mencakup:
- Fungsi strategis humas dalam birokrasi modern.
- Etika komunikasi publik di era digital.
- Membangun narasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Mengapa Ini Penting bagi Garut?
Program GGPR 2026 bukan sekadar pelatihan rutin. Ini adalah respon terhadap tantangan komunikasi publik di era disrupsi informasi:
- ✅ Memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah pusat daerah dan masyarakat akar rumput.
- ✅ Membangun standar komunikasi yang seragam antar-SKPD dan desa.
- ✅ Menyiapkan “duta informasi” di setiap wilayah yang mampu menyampaikan program pembangunan secara tepat dan menangkal hoaks.
- ✅ Mendorong partisipasi publik melalui informasi yang mudah diakses dan dipahami.
Harapan ke Depan
Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen—dari ASN di lingkungan SKPD hingga perangkat desa—GGPR 2026 diharapkan mampu mentransformasi wajah kehumasan Garut menjadi lebih responsif, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Sebagaimana disampaikan Margiyanto di akhir sambutannya:
“Informasi pembangunan yang baik adalah yang sampai ke masyarakat dengan utuh. GGPR adalah kendaraan kita menuju itu.” (SM/**)
Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka (open government) sekaligus memperkuat ekosistem komunikasi yang sehat antara pemerintah dan warganya.
