[Locusonline.co] Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyoroti pentingnya komunikasi dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar program transportasi masal ini dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan resistensi dari warga.
Tedy mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung harus bersinergi dan berani memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang wilayahnya terkena dampak pembangunan.
“Pemerintah Kota Bandung harus berani, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ketika ada masyarakat yang terdampak, diberikan kompensasi,” ujar Tedy di Bandung, Minggu (29/3/2026).
Komunikasi Intensif Kunci Keberhasilan
Tedy menekankan bahwa selain kompensasi, komunikasi yang intensif dengan masyarakat menjadi faktor penentu utama keberhasilan proyek BRT. Tanpa sosialisasi yang memadai, risiko kesalahpahaman dan penolakan dari warga sangat besar.
“Pemerintah harus turun ke lapangan, menjelaskan manfaat jangka panjang dari proyek ini. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan tanpa memahami bahwa ini adalah solusi untuk kemacetan yang selama ini mereka keluhkan,” ujarnya.
BRT: Solusi Jangka Panjang Atasi Macetnya Bandung
Tedy menegaskan bahwa proyek BRT bukan sekadar proyek transportasi biasa. Dalam grand design penanganan kemacetan di Kota Bandung, BRT diposisikan sebagai salah satu solusi utama untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin parah.
“Secara grand design, BRT ini menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan di Kota Bandung. Ini bukan proyek dadakan, tapi bagian dari rencana besar untuk memberikan layanan transportasi publik yang lebih baik,” katanya.
Program Nasional yang Mendesak
Menurut Tedy, program BRT di Bandung sudah bersifat mendesak karena merupakan bagian dari program nasional yang juga diterapkan di sejumlah kota besar lainnya, seperti Medan. Hal ini menuntut kesiapan dan keseriusan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Bandung tidak bisa lagi mengandalkan kendaraan pribadi. BRT adalah salah satu jawaban. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Tedy.
Anggaran Besar Harus Diimbangi Optimalisasi
Tedy juga mengingatkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek BRT cukup signifikan. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran harus diimbangi dengan pelaksanaan yang optimal dan akuntabel.
“Sayang kalau tidak dioptimalkan, karena anggarannya cukup signifikan. Jangan sampai ada pemborosan atau pelaksanaan yang setengah-setengah. Ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kompensasi: Belajar dari Pengalaman Sebelumnya
Tedy menyebut bahwa pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya menunjukkan pentingnya kompensasi bagi warga terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurutnya, telah memiliki pengalaman dalam hal ini dan bisa menjadi contoh bagi Kota Bandung.
“Kompensasi bukan bentuk ‘memberi’ kepada masyarakat, tapi bentuk penghargaan atas kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Kalau ini dilakukan dengan baik, masyarakat akan mendukung, bukan melawan,” jelasnya.
Proyek BRT Bandung: Sekilas Fakta
Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Rencananya, BRT akan melayani koridor-koridor utama di Kota Bandung dengan jalur khusus yang terintegrasi.Aspek Keterangan Tujuan Mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, dan menekan penggunaan kendaraan pribadi Status Proyek nasional yang juga diterapkan di Medan dan kota lainnya Tantangan Utama Pembebasan lahan, kompensasi warga terdampak, dan integrasi dengan moda transportasi lain Harapan Meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik dan mengurangi volume kendaraan di pusat kota
Langkah ke Depan
DPRD Jabar berharap Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk merumuskan skema kompensasi yang jelas dan transparan. Dengan persiapan matang, proyek BRT diharapkan dapat berjalan lancar dan diterima baik oleh masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai proyek besar seperti ini justru menjadi sumber masalah baru karena kurangnya komunikasi dan keadilan bagi warga terdampak,” pungkas Tedy. (**)
