[Locusonline.co] Jakarta – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan pasokan dan bahan baku pupuk nasional tetap aman meskipun terjadi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya di jalur Selat Hormuz. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh tanah air.
“Karena kan kita punya uang muka dari pemerintah, jadi kita bisa beli bahan bakunya di depan, itu yang impor. Yang dalam negeri kan harganya ditetapkan pemerintah enggak berubah, jadi semuanya terkendali,” kata Rahmad ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Kapasitas Produksi Nasional Mencapai 14,8 Juta Ton per Tahun
Rahmad menegaskan bahwa kapasitas produksi pupuk nasional sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup mencapai 14,8 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk .
Khusus untuk pupuk urea, kapasitas produksi perusahaan bahkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik. Produksi urea nasional juga dinilai relatif mandiri karena bahan baku utamanya berupa gas bumi dapat dipenuhi dari pasokan domestik yang harga dan distribusinya diatur oleh pemerintah .Komoditas Kapasitas Produksi Keterangan Pupuk Urea 8,8 juta ton (operasional) Mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik Pupuk Urea 9,4 juta ton (terpasang) Kapasitas maksimal Total Grup 14,8 juta ton/tahun Berbagai jenis pupuk
Dengan kondisi tersebut, eskalasi konflik di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi penting urea global tidak berdampak langsung terhadap pasokan urea nasional .
“Pupuk Indonesia merupakan produsen urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dengan kapasitas produksi yang kuat tersebut, kami memiliki kemampuan untuk menjaga pasokan pupuk tetap optimal bagi petani Indonesia,” ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira.
Diversifikasi Sumber Bahan Baku Strategis
Untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, Pupuk Indonesia melakukan diversifikasi sumber impor bahan baku strategis, khususnya fosfat (P) dan kalium (K) yang menjadi komponen utama dalam produksi pupuk NPK. Kedua bahan baku ini tidak tersedia secara alami di Indonesia .
Berikut sumber pasokan bahan baku Pupuk Indonesia yang telah terdiversifikasi:Bahan Baku Sumber Pasokan Utama Sumber Alternatif Fosfat (P) Maroko, Tunisia, Aljazair (Afrika Utara) – Kalium (K) Kanada, Laos Di luar kawasan konflik Sulfur (S) UEA, Qatar, Kuwait Kanada, Kazakhstan Asam Sulfat – Pasokan domestik
Dengan strategi ini, risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan karena sumber-sumber alternatif berada di luar kawasan konflik Timur Tengah.
Kebijakan Perpres 113/2025: Subsidi Lebih Efisien
Rahmad menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mengubah mekanisme subsidi menjadi lebih efisien dan berbasis harga pasar .
Perubahan kebijakan ini memungkinkan Pupuk Indonesia melakukan pengadaan bahan baku dengan sistem pembayaran di muka (down payment) dari pemerintah. Hal ini menjadi kunci utama kelancaran distribusi di tengah gejolak global.
“Dengan mekanisme baru, pembayaran subsidi tidak lagi sepenuhnya dilakukan setelah barang diterima, melainkan sebagian telah diberikan di muka untuk mendukung kelancaran distribusi pupuk,” jelas Rahmad.
Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran subsidi pupuk sekitar 20 persen melalui Perpres 113/2025, yang dilakukan tanpa mengurangi akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Permintaan Pupuk Indonesia Melonjak di Pasar Global
Konflik geopolitik di Timur Tengah justru membawa peluang bagi Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa setidaknya enam negara kini mengincar pupuk dari Indonesia, di antaranya India, Brasil, Australia, dan Filipina .
“Mereka mau impor pupuk dari Indonesia, berapa pun mereka bayar,” kata Wamentan di sela Konferensi Pupuk Asia 2026 di Nusa Dua, Bali .
Harga urea dunia pun melonjak signifikan akibat gangguan pasokan global:Periode Harga Urea per Ton Januari 2026 350–380 dolar AS April 2026 690 dolar AS
Sekitar 30 persen pupuk dunia melewati jalur Selat Hormuz yang kini terganggu konflik.
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Lainnya
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain, terutama untuk komoditas yang selama ini bergantung pada impor .
“Jadi kita antisipasi, kita sudah antisipasi untuk bahan baku misalnya. Jadi yang terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya,” ujar Budi.
Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk membatasi ekspor pupuk, berbeda dengan sejumlah negara lain yang mulai menahan pasokan untuk kebutuhan domestik.
Petrokimia Gresik Perkuat Pengamanan Bahan Baku
Sebagai anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik turut memperkuat strategi pengamanan pasokan sulfur sebagai komoditas strategis. Sekitar 33 persen perdagangan sulfur dunia atau 20 juta ton per tahun berasal dari kawasan Teluk Persia .
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menjelaskan bahwa perusahaan melakukan sejumlah langkah strategis:
- Diversifikasi sumber pasokan sulfur dari berbagai negara
- Penguatan kontrak jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga
- Penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan baku
“Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk dan kimia nasional, mengingat sulfur dan asam sulfat merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk fosfat dan NPK,” ujar Daconi.
Imbauan untuk Petani
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, Pupuk Indonesia mengimbau para petani untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan pupuk di tengah konflik global. Pemerintah dan BUMN sektor pupuk berkomitmen untuk menjaga pasokan tetap optimal.
“Saat krisis (geopolitik), untuk urusan pupuk itu aman. Kebutuhan urea dalam negeri bisa kami penuhi,” tegas Wamentan Sudaryono .
Petani diimbau untuk menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan melaporkan jika menemui kendala di lapangan. (**)
