LOCUSonline, JAKARTA – Di tengah riuhnya potongan video yang lebih cepat viral daripada klarifikasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengingatkan publik agar tidak menjadikan demokrasi seperti perabot rakitan, dibongkar seenaknya saat tak sesuai selera.
Pernyataan itu dilontarkan Fahri sebagai respons atas beredarnya video yang menarasikan ajakan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, dalam negara hukum, jalur konstitusional bukan sekadar formalitas melainkan pagar agar politik tidak berubah jadi arena coba-coba.
“Jangan beri ruang pada tindakan inkonstitusional. Itu berbahaya,” ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4).
Menurutnya, dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan tidak hanya bertumpu pada eksekutif. Ada cabang lain yang juga wajib dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, jika ingin mengkritik negara, jangan hanya menunjuk satu pintu lalu lupa bahwa rumah ini punya banyak jendela.
Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menilai, kondisi dunia yang tidak stabil seharusnya mendorong konsolidasi, bukan justru membuka ruang konflik politik domestik.
“Kalau kita bicara Presiden, tidak ada niat yang tidak baik. Semua ini untuk masyarakat,” katanya, dalam nada yang terdengar seperti menenangkan ruang sidang yang mulai memanas.
Sementara itu, sosok yang videonya ramai diperbincangkan, Saiful Mujani, diketahui merupakan akademisi sekaligus pendiri lembaga riset politik. Dalam potongan video yang beredar, ia menyinggung peran rakyat dalam perubahan politik, merujuk pada peristiwa 1998 sebuah referensi sejarah yang, seperti biasa, selalu sensitif jika dikutip di zaman serba potong-potong.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
