LOCUSonline, JAKARTA – Dalam sebuah negeri yang selalu menemukan cara unik untuk menguji logika, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali tampil sebagai “satpam energi nasional” menjaga BBM dan LPG subsidi agar tidak berubah fungsi dari bantuan rakyat menjadi ladang bisnis dadakan.
Lewat Wakil Kepala Bareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, aparat menegaskan bahwa pengamanan distribusi energi kini bukan sekadar rutinitas, melainkan misi strategis di tengah dunia yang sedang hobi bergejolak. Konflik geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, ikut membuat harga minyak dunia naik dan seperti biasa, efeknya sampai ke dapur rakyat.
Namun, di saat pemerintah berusaha menjaga harga BBM dan LPG subsidi tetap “ramah kantong”, justru muncul fenomena klasik, selisih harga jadi celah bisnis. Alias, subsidi yang harusnya dinikmati rakyat malah dilirik sebagai peluang oleh oknum kreatif yang lebih cepat membaca peluang daripada membaca aturan.
“Perbedaan harga ini membuka ruang penyalahgunaan,” ujar Nunung, mengingatkan bahwa krisis energi bukan cuma soal pasokan, tapi juga soal moral distribusi.
Data penegakan hukum menunjukkan, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi bukan sekadar “kenakalan kecil”. Sepanjang 2025 hingga 2026, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,26 triliun. Rinciannya, Rp516,8 miliar dari BBM dan Rp749,2 miliar dari LPG subsidi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa aparat telah mengusut 755 kasus dengan 672 tersangka di 33 provinsi. Sebuah angka yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kreativitas dalam menyalahgunakan subsidi tampaknya lebih merata daripada pembangunan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
