LOCUSONLINE – BBKPM UPF Garut. Pentingnya kehadiran Rumah Sakit Paru di Garut tidak dapat dipungkiri dan juga diabaikan, mengingat jumlah pasien Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDR TB) di Kabupaten Garut mencapai lebih dari 90 orang.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman yang turut serta dalam pelaksanan Ground Breaking Pembangunan Gedung Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Garut – Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu, yang berlokasi di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (19/9/2023).
Ia menyebutkan bahwa rumah sakit ini akan memudahkan proses pengobatan bagi pasien TB di Kabupaten Garut, yang sebelumnya harus melakukan perjalanan bolak-balik ke Bandung.
“Betul, cumankan masalahnya kebosanan, kan bolak balik Bandung cukup lama begitu ya, transportasi begitu kan, belum di mobilnya sakit dia kan. Nah jadi ini memang akan membantu masyarakat Garut yang asalnya ke Bandung cukup di Garut saja,” katanya.
Tak hanya membantu pasien TB Garut, Rumah Sakit Paru ini juga mampu menampung pasien dari kabupaten sekitarnya yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Garut.
“Kemudian juga tadi, dengan ini jadi rumah sakit, kemarinkan UPF sekarang naik statusnya menjadi rumah sakit. Tentu akan lebih komplit, akan lebih penanganannya akan lebih bagus kepada masyarakat yang menderita TB,” ucapnya.
Sementara, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Azhar Jaya, menekankan bahwa adanya sarana kesehatan yang memadai di Kabupaten Garut akan mengurangi beban kesehatan di Kota Bandung. Ia percaya bahwa Rumah Sakit Paru ini sangat diperlukan oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut.
Provinsi Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan angka TB yang tinggi. Kabupaten Garut sendiri berada di urutan ke-13 di Provinsi Jawa Barat. Dr. Azhar menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani masalah kesehatan.
“Tentunya kita jangan menyalahkan siapa-siapa, ini adalah masalah kita bersama yang perlu kita selesaikan, butuh kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan seluruh stakeholder dalam hal ini bapak ibu semua. Karena sekali lagi masalah kesehatan gak bisa diselesaikan oleh pemerintah,” katanya.
Ia juga menerangkan, bahwa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka TB adalah banyaknya pengobatan yang tidak tuntas, pasien merasa bosan untuk melakukan pengobatan, sehingga obat yang diberikan menjadi resisten atau kebal. Maka dari itu, imbuhnya, hal ini menimbulkan kondisi MDR yang memerlukan pengobatan yang lebih intensif.
“Multidrag Resistan, jadi TB yang resistan terhadap obat-obatan yang standar, ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang ini akan terus menularkan dari satu orang ke orang yang lain, bukan hanya di keluarganya tapi di masyarakatnya. Ini yang mau kita coba cegah,” ucapnya.
UPF ini memiliki perbedaan signifikan dengan sebelumnya, di mana sebelumnya tidak ada fasilitas untuk merawat pasien MDR TB. Saat ini, pihaknya akan menyediakan perawatan khusus untuk pasien MDR TB. Dr. Azhar menekankan peningkatan kualitas pengobatan dengan penambahan dokter spesialis paru tetap di fasilitas ini.
“Kita taruh dokter tetap pak, kalau dulu dokternya belum tetap, nanti ke depan (akan ada dokter paru tetap).” ujarnya.
Ia meminta keterlibatan semua pihak, termasuk media dan keluarga pasien, dalam mengawasi pasien TB agar bisa menjalani pengobatannya hingga tuntas. (Red)
