Marak “Bullying” di Dunia Pendidikan, Begini Kata Praktisi

LOCUSONLINE – Bullying di Dunia Pendidikan. Fenomena bullying adalah hal yang sebenarnya telah lama menyelimuti dan menghiasi dunia pendidikan, meskipun sebetulnya kasus buliying tak hanya terjadi dilingkungan pendidikan. Namun, saat ini kasus bulying dalam dunia pendidikan¹ semakin marak terjadi.

Praktisi Pendidikan yang sekaligus Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut Apar Rustam Effendi. S.Pd. M.Pd menyampaikan bahwa, berbicara soal bullying ini menarik memang untuk dikaji, sebagaimana diatur dalam permendikbud 46 tahun 2023 bahwa bullying ini termasuk kepada jenis kekerasan fisik, dimana inipun bisa terjadi dilingkungan mana saja.

“Tapi memang akhir akhir ini sebagaimana kita ketahui kasus bulying ini muncul kepermukaan terjadi salah satunya dilingkungan pendidikan,” kata Apar saat diacara locus talk show, Rabu (4/10/2023).

Dijelaskan dalam permendikbud yang tadi disebutkan, sambung Apar, bahwa tindakan – tindakan atau potensi yang mengarah kepada perundungan atau tindak kekerasan itu sebenarnya tidak boleh dilaksanakan dalam kegiatan apapun di sekolah.

“Karena sala satu sasaran atau objek dari pencegahan dan penanganan bullying itu sendiri adalah kegiatan kegiatan yang berbau kekerasan, baik secara fisik ataupun lisan itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketika para murid dimasa pengenalan lingkungan sekolah, itu memang diharapkan sekolah bisa membuat system tata kelola, karena ini salahsatu yang diharapkan permendikbud dalam upaya pencegahan bullying tersebut adalah dengan penguatan tata kelola, dimana kegiatan kegiatan yang ada di sekolah itu harus betul-betul bersih dari potensi potensi kekerasan,” ungkapnya.

Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa kasus tersebut tidak berdiri sendiri dan tentu ada proses proses yang menjadi rangkaian terjadinya bullying, harus kita sadari bahwa prodak pendidikan itu adalah layanan dan subjek dari pendidikan itu adalah peserta didik yang memang memiliki keunikan masing masing, antara satu dengan yang lainnya itu memiliki bawaan bakat yang berbeda dan ini diperumit lagi dengan dinamika sosial yang begitu dasyat hari ini.

“Penambahan penduduk begitu banyak, kemudian perkembangan teknologi begitu cepat sehingga memang media media yang berpotensi untuk ditonton, diimitasi oleh anak atau peserta didik, ini menjadi banyak media medianya. Adapun upaya upaya pencegahan itu tadi kementerian pendidikan telah mengeluarkan aturan permendikbud 46 tahun 2023 yang didalamnya berbunyi tentang pentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan disatuan pendidikan,” ungkapnya.

Seperti yang tadi saya katakan, sambung Apar, bahwa ketika muncul peristiwa itu tidak berdiri sendiri, misalnya ketika peristiwa muncul di jam pelajaran tentu mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab satuan pendidikan atau guru di kelas karena itu terjadi didalam jam pelajaran, oleh karenanya maka, pemerintah melalui peraturan tersebut menginginkan satuan pendidikan menguatkan tata kelola terutama dalam melahirkan kebijakan kebijakan mengenai upaya upaya pencegahan.

“Nah, upaya upaya tersebut itu salah satunya tadi yaitu mengetatkan kedisiplinan tentang peran masing masing. Ketika seorang guru memiliki kewajiban disalah satu kelas tertentu maka itu sepenuhnya menjadi tanggunjawab guru tersebut, oleh karenanya maka itu tadi bagaimana cara mengatasi kekerasan ya salah satunya dengan mengedukasi termasuk mengedukasi diantaranya guru untuk berdisiplin memanfaatkan waktu yang dibebankan kepadanya,” ujarnya.

Kemudian, dikatakan Apar, bukan hanya komponen guru saja, kalau kita liat ditayangan tayangan itu juga ada yang terjadi di luar akan tetapi pelakunya adalah anak yang notabenenya sedang ada dalam masa peserta didik dan ini juga bukan saja pihak satuan pendidikan tetapi orang tua juga sama harus ada upaya upaya pencegahan misalnya dengan adanya kordinasi intensif antara satuan pendidikan dengan orang tua.

“Makanya, salahsatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka membumikan merdeka belajar itu adalah adanya kelibatan orang tua yang lebih intensif lagi dan sekolah diharapkan terbuka untuk orang tua, dan pungsi kordinasi itu tadi misal, kordinasi jam pulang dan jam masuk dan kordinasi lainnya manakala sipeserta didik itu bicaranya berangkat dari rumah untuk sekolah, tapi ternyata di sekolah tidak ada, nah ini perlu dicross chek dan dikoordinasikan ke pihak orang tua. Inilah perlunya penguatan tata kelola yaitu salah satunya tata kelola informasi tentang masuk dan keluarnya peserta didik dari lingkungan sekolah, sehingga, ketika ada dilingkungan sekolah itu benar benar menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan ketika diluar sekolah menjadi tanggung jawab orang tua, fungsi kordinasi inilah yang perlu diperkuat dan dibangun oleh atuan pendidikan dan orang tua,” tandasnya.

Bullying dimata Hukum

Akademisi praktisi hukum pidana Sandi Prisma. SH. MH. CP. CLe. mengatakan, “Jika kita mencari nomenklatur bullying dalam peraturan perundang-undangan baik itu KUHP, perlindungan anak setahu saya, itu belum ada nomenklatur bullying yang ada di perundang-undangan dikita,” kata Sandi

Tapi, kata Sandi, tidak bisa kita artikan, ketika nomenklatur bullying ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan bullying itu tidak diatur, “Karena, kalau kita lihat definisi bullying itu sendiri, Komnas Ham sudah mendefinisikan bullying itu sendiri sebagai bentuj intimidasi dan intimidasi disitu tidak hanya pisik tetapi verbal ataupun fsikis yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, depresi dan lain sebagainya yang ditujukan atau dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang kepada seorang yang lebih lemah, itu bullying,” ujar Sandi.

Nah, kaitannya dengan hukum pidana, kata Sandi, sebetulnya perbuatan apa yang menjadi bentuk perbuatan bullying tersebut, “Contoh, misalkan seseorang yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada orang lain, nah itu, dikatakan bullying tapi dalam perspectif hukum bisa masuk kedalam kontruksi pasal misalnya penganiayaan, begitu!, dan ketika penganiayaan ini dilakukan oleh bersama sama lebih dari satu orang maka kontruksinya bisa masuk kepengeroyokan 170, apabila memang bentuknya kekerasan secara fisik,” kata Sandi.

Sebagaimana diketahui tadi, lanjutnya, ternyata bullying itu tidak hanya kekerasan secara fisik, “Yang jelas, ketika perbuatan tersebut menjadi bentuk yang sifatnya intimidatif, menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis atau mental, nah sebagi contoh bisa pasal 310 atau 311 (KUHP, Red) misal berupa penghinaan atau pencemaran nama baik itu bisa masuk kedalam prilaku bullying tapi dengan kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Bahkan sekarang dalam kajian ilmu hukum itu mulai masuk dengan apa yang disebut dengan cyber bullying, jadi perbuatan intimidatif itu tidak selalu dilakukan secara langsung tetapi melalui media sosial. Ketika bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media sosial misalnya; hinaan atau bentuk perbuatan intimidatif kepada orang lain itu bisa di kategorikan perbuatan bullying yang secara hukum pidana masuk kepada kontruksi pasal 27 undang-undang ITE dan bisa juga bullying itu perbuatannya berupa pelecehan seksual,” ungkap Sandi.

Jadi intinya, Sandi menambahkan, kalau kita mencari nomenklatur bullying itu memang betul tidak ada secara peraturan perundang-undangan, “Cuma, ketika perbuatan tersebut dilakukan secara intimidatif baik secara fisik, psikis, atau bahkan seksual itu bisa dikatakan tindak pidana, jadi bullying seperti itu bisa masuk kedalam kategori tindak pidana,” katanya

Proses Hukum Perundungan Dikalangan Anak Dibawah Umur

Sandi juga mengatakan, bullying itu bisa dilakukan dengan berbagai perbuatan yang menimbulkan berbagai akibat maka bila berpedoman pada KUHP pasal pasal yang muncul itu bisa pasal penganiayaan, pengeroyokan dan lainnya.

“Nah, untuk anak itu sendiri yang secara biologis itu lebih lemah dari orang dewasa ada undang undang 35 tahun 2014 yang terakhir itu mengatur undang undang terkait tentang perlindungan anak, dari situ yang apabila korbannya adalah anak anak maka undang undang itu yang berlaku terlepas itu pelakunya orang dewasa atau anak anak juga, di undang undang 35/2014 itu ada pasal yang mengatur terkait, “barang siapa yang melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindakan kekerasan maka bisa dikenakan pidana juga dan ketika korbannya anak maka undang undang 35 itu yang berlaku. Kemudian jika sipelakunya dilakukan oleh anak dikita ada yang secara khusus undang undang yang disebut undang undang syiastem peradilan pidana anak dan manakala sudah masuk ke proses hukum dan pelakunya anak dibawah umur maka proses hukum yang akan dilaluinya itu tidak dikatakan sebagai tersangka atau terdakwa tapi disebut Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH istilah yang harus dipanggilnya dan APH harus berpedoman kepada undang undang nomor 11 tahun 2014, jadi ada hal yang sifatnya khusus dalam prosesnya, seperti dalam persidangan itulan tertutup untuk umum walaupun misal kasusnya yang apabila dilakukan oleh orang dewasa itu terbuka untuk umum. Jadi ada prosedur prosedur yang diatur dalam undabg undang nomor 11 tahun 2012 yang sifatnya khusus yang berpedoman kepada azas demi kepentingan yang terbaik untuk anak jadi nantinya proses hukum itu tidak menimbulkan traumatis bagi anak tersebut,” ungkapnya.

Sandi juga menambahkan, jadi untuk anak manakala itu anak dalam arti secara pidana yang disebut anak yang boleh diproses secara hukum itu usia 14 tahun sampai 18 tahun, diatas 18 tahun itu tidak bisa dikategorikan anak dan dibawah 14 tahun masih tetap anak tapi dia tidak bisa diberikan sanksi pemidanaan tapi sanksi sanksi lain yang sifatnya kepada pembinaan dan penjeraan.

“Nah, bagi anak yang rentan usia 14 sampai 18 tahun manakala melakukan tindak pidana bullying yang dikualifikasikan tindak pidana maka proses hukum yang akan ditempuh itu berpedoman kepada undang undang 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak,” tandasnya.