“Ketika suatu peraturan daerah dilanggar, maka ada konsekwensinya dan itu hal yang wajar, tetapi ketika kita tidak melakukan pelanggaran tersebut, maka apa yang akan dipidanakan dan apa yang akan diberikan sangsi,” ujarnya.
“Dua peraturan daerah yang diduga dilanggar. Satu tentang Perda anti maksiat, kedua tentang K3 mengenai jam malam. Sedangkan di DPMPT, disaat kita mengajukan perijinan memang NIB nya terbit, tetapi sertifikat standar belum terverifikasi. Sekarang kita sudah clear, bahwa kita tidak lagi membuka usaha tersebut dan tidak melanjutkan daripada perijinan-perijinannya,” tambahnya.
Audensi Penolakan Club Malam Rama Shinta
Pada kesempatan yang sama, Rama juga mengatakan, penolakan yang dilakukan oleh warga pada saat audensi pertama bukan warga IBC, tapi warga Loji yang masuk pada satu lingkungan RW.
“Sekarang kita kan sudah mengantongi tandatangan warga yang setuju dan sekarang tugas saya mensosialisasikan, karena ada mis dan ketidakpahaman karena adanya konflik internal di IBC,” pungkasnya. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
