Sehingga, pihak Satpol PP hanya bisa melayangkan surat kepada PLN untuk segera memutus aliran listrik ke menara telekomunikasi. Namun, apa yang diminta Satpol PP seakan tidak pernah digubris pihak PLN Cabang Garut. Satpol PP hanya bisa melnyampikan surat teguran dan pemasangan stiker pengawasan di area bangunan menara telekomunikasi.
Koordinator Masyarakat Peduli kebijakan (MPK) Kabupaten Garut, Asep Muhidin, SH,. MH didampingi rekannya, Bakti Safaat mengatakan, sejak tahun 2021 lalu pihaknya sudah melaporkan pembangunan dua menara telekomunikasi. Satu tower tidak memiliki ijin dan satu tower lagi melakukan pembangunan ditas LP2B, namun sampai bulan Oktober tahun 2023 Pemkab Garut tak bisa melakukan tindakan tegas. Pemkab Garut melalui Satpol PP hanya bisa memberikan teguran I, II dan teguran ke III.
“Saya minta kepada Satpol PP Kabupaten Garut untuk menghentikan semua aktivitas dua menara telekomunikasi karena diduga bermasalah. Tapi jawabannya selalu mengecewakan. Pemkab seakan-akan melakukan pembiaran terhadap aktivitas usaha tanpa perijinan yang lengkap dan membiarkan pembangunan tower diatas LP2B,” katanya.
Bukannya menghentikan aktivitas perusahaan telekomunikasi yang diduga bermasalah, Satpol PP hanya berkutat pada wilayah diluar pokok masalah, yaitu perusahaan pelanggar Perda dan UU bisa beraktivitas karena mendapat pasokan listrik dari PLN.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
